Pesan Kesan Brigjenpol Firli Menjadi Kapolda NTB

Urai Potensi Rawan Konflik, Bangga Pernah Bertugas di NTB

Brigjenpol Firli Menjadi Kapolda NTB
JENGUK: Kapolda NTB Brigjen Pol Firli saat mendatangi keluarga korban pembunuhan di Jerowaru Lombok Timur, beberapa bulan lalu. (DOKUMEN/RADAR LOMBOK)

Tampuk kepemimpinan Kapolda NTB sudah berganti sejak dikeluarkannya ST Kapolri Nomor ST/964/IV/KEP/2018 tanggal 8 April 2018. Dalam surat itu, Kapolda NTB Brigjenpol Firli diganti Brigjenpol Achmat Juri, mantan Kapolda Maluku Utara.


ALI MA’SHUM – MATARAM


TUGAS baru Brigjenpol Firli adalah Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dilantik sepekan lalu di Jakarta. Cuma saja, ia masih berada di NTB sembari menunggu pelantikan penggantinya Brigjenpol Achmat Juri oleh Kapolri.

Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Brigjenpol Firli menjabat Kapolda NTB satu tahun dua bulan. Ia dilantik sebagai Kapolda NTB tanggal 14 Februari 2017 di Mabes Polri. Sejak saat itu, mantan Wakapolda Jawa Tengah (Jateng) mengisi hari-harinya sebagai Kapolda NTB.

Amanah sebagai Kapolda NTB telah dijalaninya. Ia mengaku senang selama bertugas di NTB. Walaupun jabatan tersebut diembannya hanya satu tahun dua bulan. ‘’ Saya senang di NTB walaupun baru satu tahun dua bulan,’’ ujarnya di Mataram, kemarin.

Usai dilantik menjadi Kapolda NTB, ada beberapa arahan yang diberikan Kapolri. Di antaranya, NTB daerah rawan teroris. Ditandai dengan ada beberapa tempat yang menjadi rekrutmen anggota teroris. Kedua, NTB dikenal dengan daerah tujuan wisata (tourism). Selanjutnya, masih sering terjadinya konflik sosial. ‘’ Nah yang mana yang harus saya selesaikan. Ketiganya harus saya garap,’’ tuturnya.

Menyelesaikan tugas tersebut, ia memilih untuk menyelesaikan konflik sosial terlebih dahulu. Ia meyakini, jika konflik sosial bisa diselesaikan. Otomatis bisa bergerak dan mendukung program pariwisata. Juga bisa memperkuat masyarakat sehingga kelompok teroris tidak ada tempat untuk bermain. ‘’Mulailah saya melakukan analisa tahun-pertahunnya,’’ ungkap lulusan Akpol tahun 1990 ini.

Tahun 2015, konflik sosial terjadi di NTB sebanyak 259 kasus potensi konflik. Kemudian tahun 2016 sebanyak 172 kasus. Mengatasi hal ini, ia menyiasatinya dengan melakukan empat pendekatan. Mulai upaya pendekatan preventif (pencegahan), prosperity (kesejahteraan), kemudian kemanusian (humanity). Khusus kemanusiaan dilakukan penekanan selama menjabat sebagai Kapolda NTB. Terakhir adalah upaya pendekatan hukum (law enforcement).  ‘’Setahun dua bulan saya di sini. Saya buat kebijakan dengan kapolres. Kalau ada yang meninggal dunia dengan wajar, polisi harus hadir. Kalau itu meninggalnya karena konflik, kapolres harus hadir. Kalau ada yang terbunuh, kapolda harus hadir,’’ katanya.

Rentan satu tahun dua bulan tersebut, angka kejahatan konflik turun drastis. Korban meninggal karena konflik sebanyak 17 orang. Ia pun hadir ke keluarga korban dan kasus pembunuhan. ‘’Saya juga hadir di Pijot walaupun itu bukan kasus pembunuhan. Itu kasus yang meninggalnya karena kesetrum listrik. Korbannya empat orang. Jadi saya sudah 18 kali datang ke warga NTB yang meninggal dunia. 17 di  antaranya karena kasus pembunuhan dan penganiayaan. Kita berharap kedepan sudah tidak ada kasus pembunuhan,’’ harap ayah dua orang anak ini.

Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Termasuk mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Pihak-pihak tersebut menurutnya sangat membantu tugasnya sebagai kapolda NTB. ‘’Termasuk wartawan juga banyak membantu saya. Sehingga apa-apa yang saya lakukan di sini tidak ada yang sulit dan tidak ada yang berat,’’ katanya.

Ia juga bersyukur atas perdamaian konflik yang menahun antara dua kampung di Mataram. Yaitu Monjok dan Karang Taliwang. ‘’Alhamdulillah karena kesadaran masyarakat dibantu oleh tokoh-tokoh agama, akhirnya mereka mau berdamai. Yang tadinya tidak mau menyerahkan senjata akhirnya menyerahkan, walaupun agak alot awalnya. Saya berharap ini permanen,’’ harapnya.

Usai kasus konflik menurun, kasus apa yang menjadi atensi Bapak melepas jabatan Kapolda? Firli menyebut, kepolisian organisasi yang mapan dan solid. Boleh saja tampuk kepemimpinannya berubah, namun sistem harus tetap berjalan. Begitu juga dengan program harus tetap berjalan, karena kegiatan bukan disusun orang per orang. ‘’Jadi Kapolda Firli boleh diganti oleh pak Achmat Juri, tapi programnya tidak berubah. Sedangkan empat kebijakan yang saya buat yang menurut analisa saya tepat. Kemudian ada kajian yang menyatakan tidak tepat, mau dirubah juga boleh. Kalau masih dianggap relevan ya dilanjutkan. Saya kira gak ada hal khusus kok,’’ tegasnya.

Firli sangat memperhatikan keluarga yang menjadi korban kasus pembunuhan. Dalam pemikirannya, jika ingin berhubungan baik dengan siapapun. Ia meyakini kecintaan akan mengawali adanya kepedulian. Jika kedua hal ini bisa dijadikan satu, maka masyarakat akan rela berbuat apapun. Ia juga ingin menegaskan dirinya cinta dengan masyarakat NTB. ‘’Lah kalau orang Palembang yang jauh saja cinta dengan NTB. Masa kalian yang satu kampung mau bunuh-bunuhan. Itu maksud saya pesan moralnya. Saya akan datang walaupun jauh. Kita juga tidak boleh tidak melakuka perubahan,’’ katanya.

Alasan lainnya, ia juga bersimpati karena dirinya juga berasal dari kampung.  ‘’Saya mengenang masa kecil. Lewat sawah dan hutan. Kalau sekarang kan kita lewat sudah pakai mobil. Dulu itu jalan kaki,’’ tandasnya. (**)