JAKARTA – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebutkan bahwa Pertamina berminat ikut serta membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara. Ahok menyatakan, “Pertamina is the real investor for IKN” dan menargetkan investasinya terwujud sebelum Agustus 2024.
Otorita IKN memaparkan rencana Pertamina sjpdalam membangun IKN Nusantara, yaitu berupa kawasan resort 1000 kamar, lapangan golf 36 holes, rumah sakit, universitas bertema vokasi, dan pusat penelitian dan pengembangan (research and development center).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PKS DPR RI H Suryadi Jaya Purnama mengatakan bahwa, karena IKN tidak laku mendulang investasi, maka BUMN besar, seperti Pertamina yang pasang badan. Per bulan Juni 2023, memang sudah ada 234 surat pernyataan minat berinvestasi atau letter of intent (LOI) dari investor. Namun baru ada 36 investor yang sudah maju ke tahap NDA atau non-disclosure agreement dan 6 investor yang mendapat surat izin prakarsa proyek (SIPP). Meski demikian, pembangunan IKN masih mengandalkan APBN.
“Belum ada sepeser pun investasi asing maupun dari dalam negeri yang mengalir ke pembangunan IKN,” ungkap SJP Politisi PKS dari Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) ini, Selasa (11/7).
Dibeberkan oleh SJP, bahwa masalahnya yang pertama adalah status lahan. Polemik itu menjadi temuan Ombudsman RI yang menyimpulkan adanya maladministrasi pengelolaan pertanahan di IKN. Sebagian lahan yang ditawarkan statusnya belum clear and clean. Pengembang seperti Ciputra Group yang tertarik menggarap hunian berikut fasilitasnya seluas 300 hektar di IKN bahkan terang-terangan mengungkapkan masih menunggu kepastian status lahan.
Permasalahan yang kedua adalah tingkat risikonya yang tinggi. Menurut Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University di Singapura, Pemerintah Indonesia tidak punya pengalaman membangun kota dari nol di tanah kosong. Menurutnya, investor di Singapura tak mau berinvestasi di suatu proyek yang tingkat ketidakpastiannya tinggi. Dengan risiko yang terlalu tinggi, mereka harus menanggung 80 persen, sementara Pemerintah Indonesia hanya 20 persen. Jadi bagi mereka risikonya tidak fair. Sementara mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada pihak yang punya kepentingan.
“Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah mengingat Singapura adalah negara dengan nilai investasi nomor satu di Indonesia dengan nilai mencapai Rp63 triliun,” sebut SJP.
Lebih lanjut dipaparkan SJP, populasi juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor sebelum berinvestasi di IKN agar investasi mereka jelas pengembaliannya. Namun, hanya 25 persen wilayah IKN yang akan dibangun menjadi kota. Sisanya, 65 persen adalah hutan tropis karena konsepnya adalah kota hutan. Oleh karena itu, populasi di IKN maksimal adalah 1,9 juta jiwa. Utopia kota hutan yang diinginkan Pemerintah terbentur dengan jumlah populasi yang diinginkan investor. Padahal, dengan pembangunan “kota hutan” IKN baru 29 persen per Juni 2023, dampak kerusakannya bagi hutan sudah luar biasa.
Pembangunan proyek Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku untuk menyuplai air bersih ke IKN mengakibatkan 14 ribu hektare hutan dan lahan rusak dalam kurun 6 bulan terakhir. Masalah ini disinyalir menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan hampir seluruh wilayah Kecamatan Sepaku pada Maret 2023 lalu. Banjir meluas hingga menggenangi 220,8 ribu hektare atau beberapa kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bagi Masyarakat Dayak Balik Sepaku Lama, saat ini banjir sudah menjadi langganan ketika hujan deras mengguyur wilayah Sepaku.
Tambahan lagi, dua proyek segmen jalan tol dukungan IKN yakni Segmen 3B KKT-Simpang Tempadung dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang bersisian dengan Hutan Lindung Sungai Wain dan hutan mangrove yang berada di Teluk Balikpapan. Ada 29 jenis satwa berstatus dilindungi dari 64 jenis satwa yang hidup di Hutan Lindung Sungai Wain yang terancam. Ada pula bekantan dan ratusan burung yang berada di sekitar hutan mangrove di atas.
Dengan begitu banyaknya permasalahan di atas, Ia mendesak Pertamina untuk mengurungkan niatnya pasang badan berinvestasi di IKN. Kita mendorong Pertamina fokus sebagai BUMN sektor migas, tak perlu urusi IKN, urusi saja BBM bersubsidi seperti Pertalite agar dapat turun harganya dan terjangkau oleh rakyat. Hal ini mengingat harga minyak mentah dunia terus mengalami penyusutan.
“Bahkan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sudah meninggalkan level 70 dollar AS per barrel pada Juni 2023 lalu,” tutupnya. (luk)
