TANJUNG–Angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Utara (KLU) berada pada urutan ketiga di NTB. Pernikahan dini menjadi faktor penyumbang angka kemiskinan keluarga. Sayangnya belum ada regulasi dan aksi maksimal untuk menekannya. “Pernikahan dini menjadi faktor penambah kemiskinan di Lombok Utara, tapi kita tidak menyadarinya,” ungkap Anggota DPRD KLU, Bagiyarti saat ditemui di ruangannya, Selasa (27/8).
Jika dua remaja menikah kata dia, otomatis putus sekolah. Sementara pekerjaan tetap belum ada. Emosi remaja labil. Ketika ada persoalan sangat rentan berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan perceraian. “Kasus-kasus seperti ini jangan dianggap sepele,” tegas politisi Demokrat yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) ini.
Ia berharap Dikpora, Dukcapil, Dinsos, Dikes, dan SKPD lain turut andil dalam mencegah pernikahan dini. Mengingat KLU belum jadi kabupaten layak anak (KLA).
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KLU Heryanto mengakui bahwa pernikahan dini menjadi faktor penyumbang angka kemiskinan. Di KLU sendiri, angka kemiskinan mencapai 28,83 persen pada 2018. Untuk data pascagempa belum ada.
Guna menekan angka pernikahan dini, maka perempuan, anak, pelajar, dan mahasiswa dilibatkan dalam setiap musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Itu untuk mengetahui persoalan sekaligus memprogramkan apa yang menjadi kebutuhan sehingga angka pernikahan dini bisa ditekan. “Kita sudah melibatkan dalam perencanaan pembangunan. Untuk lebih detail sekarang tergantung di masing-masing SKPD,” terangnya.
Namun sejauh ini, SKPD juga sudah gencar menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini dan kekerasan terhadap anak. Karena diakui, selain menyumbang angka kemiskinan, pernikahan dini juga berpotensi menyebabkan anak kurang gizi dan stunting. “Maka dari itu kita harapkan anggota dewan pegiat sosial bisa membantu dalam pembahasan kebijakan APBD,” imbuhnya. (flo)
