Periode September 2021, Angka Kemiskinan NTB Mengalami Penurunan 0,31 Persen

735.030 Penduduk NTB Masih Miskin

KEMISKINAN NTB
KEMISKINAN: Suasana rumah warga penduduk miskin di Kelurahan Tanjung Karang Kota Mataram yang tidak layak huni.

MATARAM–Badan Pusat Statistik (BPS) Provinis NTB mencatat persentase angka kemiskinan NTB tercatat menurun per September 2021 yang dirilis pada Senin (17/1). 

“Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan di NTB cukup besar, baik di tingkat perkotaan dan pedesaan. Berbeda dengan komoditas yang bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan,” Jelas Kepala BPS NTB Wahyudin, kemarin. 

Disebutkan, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2021 tercatat sebesar 735.030 orang (13,83 persen). Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021 lalu, di mana jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 746.660 orang (14,14 persen). 

Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2021 – September 2021, yaitu sebesar 0,31 persen poin. Selain itu, nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 746.040 orang (14,23 persen).

Pada September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 387.670 orang atau 14,54 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 347.640 orang atau 13,12 persen.

“Data ini kita rilis berdasarkan beberapa indikator. Dan inilah persentasenya yang kita rilis di tahun 2022 ini,” lanjutnya. 

Disebutkannya, bahwa peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2021, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,27 persen untuk perkotaan, dan 74,57 persen untuk perdesaan.

BACA JUGA :  Lulusan SMK dan Sarjana, Pengangguran Tertinggi

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,384. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,381. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,386, Gini Ratio September 2021 turun sebesar 0,002 poin.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,420 mengalami kenaikan 0,007 poin dibanding dengan Gini Ratio Maret 2021 dan naik sebesar 0,015 poin dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,405. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,331, turun 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021  yang sebesar 0,332. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2020, Gini Ratio perdesaan turun 0,005 poin.

Bahkan, berdasarkan data BPS, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yang persentasenya di atas rata-rata nasional, di mana Provinsi NTB masuk 10 besar provinsi penduduk miskin tertinggi di Indonesia, yakni berada di peringkat ke 8 dengan persentase 13,83 persen.

BACA JUGA :  Pemkab dan BPS Teken MoU Satu Data

Adapun 10 provinsi yang persentase kemiskinannya di atas rata-rata nasional, diantaranya 1. Papua 27,38%, 2. Papua Barat 21,82%, 3. Nusa Tenggara Timur 20,44%, 4. Maluku 16,30%, 5. Aceh 15,53%, 6. Gorontalo 15,41%, 7. Bengkulu 14,43%, 8. Nusa Tenggara Barat (NTB) 13,83%, 9. Sumatera Selatan 12,79%, 10. Sulawesi Tengah 12,18%.  

Terpisah, Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya sempat memprediksi angka kemiskinan bakal naik di NTB. Kenaikannya diprediksi pihaknya tidak terlalu tinggi.

“Tapi alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, pemerintah, swasta termasuk masyarakat sendiri untuk bisa keluar dari situasi kemiskinan berjalan baik. Ini pastinya semua pihak memiliki andil,” katanya. 

Menurutnya, ini buah kerja sama semua pihak, mulai dari Pemerintah Desa, pemerintah Kabupaten/Kota yang sinergis dengan Pemerintah Provinsi. Termasuk berkat berbagai intervensi dalam bentuk program memang cukup banyak dilakukan sesuai dengan tingkatan pemerintahan.

“Perbaikan data kemiskinan kita juga menjadi salah satu ikhtiar yang tepat, maka ke depan ini harus terus dikuatkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota sampai pada tingkat desa, sehingga kesalahan sasaran program yang masih terjadi bisa kita atasi di masa  masa yang akan datang terutama tahun 2022 ini,” tutupnya. (rie)