PRAYA-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah melayangkan protes terhadap data Badan Pusat Statisik (BPS) setempat.
Protes ini dilayangkan langsung Kabid Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olahraga (PNFPO), Lalu Khaerul Akhrar. Dia tak terima data BPS yang menyatakan indeks prestasi (IP) Kabupaten Lombok Tengah, dalam keaksaraan turun. Terutama masih tinggi angka buta huruf di kabupaten pimpinan Suhaili-Pathul itu.
Khaerul berdalih, hasil program keaksaraan fungsional (KF) sangat menentukan IP Dinas Dikpora. Dan, selama ini Dinas Dikpora sudah berbuat maksimal dalam menggalakkan program tersebut. ‘’Kita sudah berbuat maksimal, namun kok bisa hasil data BPS angka tidak bisa membaca dan menulis di Lombok Tengah masih tinggi,” keluhnya saat dikonfirmasi Radar Lombok, kemarin (2/11).
Semestinya, sambung Khaerul, BPS menyertai dengan data ril jika angka buta huruf di Lombok Tengah, masih tinggi. seperti kecamatan mana saja yang masih tinggi angka buta hurufnya. Sehingga nantinya program KF di kecamatan tersebut bisa diprioritaskan.
Khaerul mengklaim, program KF di masing-masing kecamatan terus digulirkan selama ini. Anggarannya tetap jalan, baik dari APBD maupun APBN. “Sekarang saja ada tiga ribu lebih yang masih dalam pembinaan KF. Dua ribu ada di Kecamatan Praya dan seribu lebih ada di Kecamatan Pringgarata,” sebutnya.
Tegas Khaerul, ini sebagai bentuk tingginya perhatian Dinas Dikpora terhadap keaksaraan. Pihaknya terus melakukan upaya maksimal dalam memberikan pembinaan. Namun, ujuk-ujuk BPS malah BPS menilai angka buta huruf terus melambung di daerah itu. ‘’Ini yang membuat kami tidak terima,’’ sesalnya.
Khaerul menambahkan, BPS adalah sebuah lembaga yang dipercaya oleh pemerintah pusat. Termasuk dalam mendata jumlah keaksaraan, khususnya di Lombok Tengah. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang, mestinya kerjasama harus ditingkatkan. ‘’Minimal hasil pendataan jumlah keaksaraan bisa diberikan data secara detail,’’ harapnya.
Sementara Kepala BPS Lombok Tengah, Peter Willem mengaku, metode persentase yang digunakan BPS, tidak diambil dari banyaknya jumlah dan ditentukan secara ril. Artinya, tidak bisa ditentukan secara per kecamatan, namun secara umum se Lombok Tengah. Sehingga BPS tidak bisa memberikan data lengkap, kecamatan mana yang paling tinggi jumlah keaksaraan. “Kami memiliki cara dan survei tersendiri dalam mempersentasekan jumlah keaksaraan. Contohnya melalui survei sosial, ekonomi dan yang lainnya. Dan itulah menjadi sampel menentukan berapa jumlah keaksaraan, di suatu daerah,” jelasnya.
Terang Peter, kenapa BPS tidak bisa menyimpulkan kecamatan mana yang paling banyak. Karena dari sampel yang telah dilakukan, jumlah angka tidak bisa baca tulis di Lombok Tengah, merata dan masih tinggi. Meratanya jumlah tersebut, itulah yang harus dicarikan solusi Dinas Dikpora, tentunya dengan melahirkan program.
Contohnya, di tahun 2015 silam, jumlah angka tidak bisa membaca dan menulis di Lombok Tengah, dipersentasekan 18,55 persen. Mereka rata rata berumur 10 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut, Dinas Dikpora harus mencari sampel lain sembari melahirkan program KF. “Bukan tugas kami yang harus mencarikan mana saja kecamatan yang tinggi angka tidak bisa baca tulis. Yang penting kita sudah memberikan data secara umum, tinggal Dikpora yang harus mencarikan cara,” serahnya. (cr-ap)
