MATARAM – Peringat Provinsi NTB dalam keterbukaan informasi melorot dari posisi ke-4 pada tahun 2015 lalu menjadi posisi ke-9 untuk tahun 2016 ini.
Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTB, Ajeng Roslinda Motimori mengungkapkan, pada tahun 2014 Provinsi NTB berhasil menduduki peringkat pertama di Indonesia dalam keterbukaan informasi. “Itu karena dinilai cukup baik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik,” ucapnya dalam acara Penganugerahan Badan Publik Informatif Provinsi NTB, Selasa kemarin (27/12).
Atas keberhasilan itu, Komisi Informasi (KI) pusat memberikan 98 poin kepada NTB. Namun, dalam penilaian tahun 2015 nilainya turun menjadi posisi ke-4. Parahnya lagi, untuk tahun 2016 Provinsi NTB berada pada peringkat ke-9 di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ajeng juga membacakan beberapa badan publik yang berhasil meraih penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2016. “KPU Provinsi NTB menjadi badan publik instansi vertikal terbaik satu,” ungkap Ajeng.
Selanjutnya terbaik II diraih oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB. Kemudian terbaik ketiga diraih oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak NTB. “Kalau yang partai itu, PKS menjadi partai yang pelayanan keterbukaan informasinya paling baik,” lanjutnya.
Kemudian di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terbaik I berhasil diraih oleh Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma, Terbaik II Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Terbaik III Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Untuk badan publik di pemerintah kabupaten/kota, Terbaik I diraih oleh Kota Mataram, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti yang membuka dan menutup acara mengucapkan selamat kepada seluruh badan publik yang mendapatkan anugerah. ““Selamat saya ucapkan kepada seluruh pemenang, mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut dan berkembang di masa-masa yang akan datang demi makin meningkatnya kualitas pelayanan publik,” katanya.
Hadir dalam acara tersebut anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) John Fresly, bupati/wali kota se-Provinsi NTB dan undangan lainnya. “Anugerah seperti ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita telah bekerja, itu intinya. Ini adalah salah satu instrument yang sangat strategis untuk memacu kita memberi penilaian pada penghargaan yang sangat penting,” tutup Rosiady. (zwr)
