MATARAM—Masih tingginya rasio kredit macet yang dialami sebagian besar lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi NTB pada semester I tahun 2016, mendapat perhatian dari DPD Perbarindo NTB. Dalam waktu dekat ini DPD Perbarindo NTB akan mengelar pertemuan untuk melakukan evaluasi kinerja BPR semester I.
“Awal Agustus nanti kami di DPD Perbarindo akan menggelar pertemuan evaluasi sekaligus halal bi halal bersama OJK NTB,” kata Ketua DPD Perbarindo NTB, Yanuar Alfan di Mataram, Jum’at (22/7).
Di NTB terdapat 32 lembaga BPR, diantaranya 29 BPR konvensional dan 3 BPR Syariah, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dari 32 BPR yang ada, baru 8 BPR yang masuk kegiatan usaha (KU) II dengan memiliki modal dari Rp 15 miliar sampai Rp 50 miliar, dan sebanyak 24 BPR masuk di kategori kegiatan usaha (KU) I dengan memiliki modal dibawah Rp 15 miliar.
Dikatakan, pertemuan evaluasi yang rencananya dilaksanakan awal Agustus mendatang tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terkait kinerja BPR dalam semester I tahun 2016. Selain itu akan dimanfaatkan juga sebagai ajang untuk mencari solusi terbaik bagi BPR dalam menekan rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) yang ada di masing-masing BPR.
“Pertemuan kita jadikan berbagi informasi sesama BPR dalam solusi menekan kredit macet dan sharing jalan keluar lainnya,” ujar Direktur Utama BPR Syariah Patuh Beramal ini.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, bahwa rasio kredit macet (NPL) di BPR terjadi peningkatan jika dibandingkan kondisi Desember 2015. Dimana NPL BPR di NTB pada bulan Desember 2015 sebesar 8,14 persen, kemudian naik di bulan Mei 2016 mencapai 9,20 persen. Sementara itu realisasi kredit yang disalurkan BPR di NTB posisi Mei 2016 mencapai Rp 1,7 triliun. (luk)
