MATARAM—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB kembali mengingatkan lembaga industri keuangan untuk memberikan perhatian terhadap nelayan. Pasalnya, hingga Oktober 2016, realisasi penyaluran pembiayaan bagi nelayan di Provinsi NTB masih dibawah 1 persen.
“Kami terus mengingatkan lembaga perbankan yang mengkawal kredit di sektor kemaritiman untuk terus menggenjot penyaluran kredit,” kata Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri, Senin kemarin (28/11).
Yusri menyebut hingga Oktober 2016 , realisasi penyaluran kredit di sektor kemaritiman di Provinsi NTB baru mencapai 0,24 persen, atau sekitar Rp 62,8 miliar. Jika menghitung jumlah nelayan di NTB sebagai daerah kepulauan, dan merupakan basis berkumpulnya penduduk dengan pendapatan rendah, maka peran dari industri keuangan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir sangat penting.
Terlebih lagi adanya program kredit usaha rakyat (KUR) dengan suku bunga 9 persen menjadi peluang bagi masyarakat pesisir yang didominasi nelayan pra sejahtera untuk mendapatkan suntikan modal usaha.
Jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran kredit bagi nelayan pada tahun 2015 sekitar 0,19 persen atau sebesar Rp 46,070 miliar, artinya tumbuh mencapai 30 persen. Kendati demikian, lembaga industri keuangan hendaknya terus menggenjot penyaluran pembiayaan di sektor kemaritiman.
Yusri berharap banyak kepada keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk lebih maksimal bersinergi, yang didalamnya SKPD dan lembaga industri keuangan dalam mengidentifikasi serta memberikan pembinaan dan pendampingan bagi nelayan agar secara visibalitas layak mendapatkan pembiayaan dari perbankan. “Kami berharap TPAKD berperan aktif dalam memfasiltiasi nelayan mengakses permodalan di bank,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi NTB, Lalu Hamdi mengatakan, pihaknya terus memberikan pendampingan kepada nelayan. Bahkan pada tahun 2016 ini, melalui kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan ((KKP) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuatkan sertifikat tanah dan bangunan milik nelayan secara gratis.
Pada tahun 2016, di Provinsi NTB, nelayan yang mendapatkan bantuan pembuatan sertifikat gratis sebanyak 5.000 orang. “Harapannya setelah memiliki sertifikat, nelayan semakin mudah mendapatkan bantuan permodalan. Karena selama ini nelayan terkendala agunan untuk akses KUR,” ujarnya. (luk)
