MATARAM – Permintaan Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Zulkifli Hasan, saat berkunjung ke NTB agar pemerintah daerah (Pemda) tidak mengurangi pos anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat, direspon baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Tidak dibayarnya Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi NTB sebesar Rp 161 miliar pada tahun ini akan diupayakan tidak mengganggu program-program kerakyatan terutama yang menyangkut pengentasan kemiskinan. “Tentu bagus itu, kita juga tidak ingin masalah ini malah menambah angka kemiskinan,” ujar Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, Minggu kemarin (28/8).
Menurut politisi Partai Nasdem ini, penundaan pembayaran DAU atau yang lebih sering disebut pemangkasan anggaran memang sangat mengganggu keuangan. Berbagai program yang telah direncakan terancam terganggu. Pemprov sendiri lanjutnya, tentu akan melakukan kajian dengan sangat teliti. Berbagai pos-pos anggaran mau tidak mau harus dikurangi untuk menyesuaikan dengan keuangan daerah. “Saya setuju dengan pak Zulkifli Hasan, tapi kan sedang kita kaji makanya ini. Tentu sebisa mungkin kita upayakan jangan sampai program-program pengentasan kemiskina terkena nantinya,” ucap Amin.
Hal yang sama diharapan bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Pemkab Lombok Utara dan Pemkab Sumbawa yang juga terkena pemangkasan DAU. Amin mengimbau agar program-program yang bisa mengurangi angka kemiskinan tidak diganggu.
Terkait dengan saran Zulkifli Hasan agar proyek-proyek yang belum ada kontrak diundur atau dikurangi anggarannya, Amin juga menilai hal tersebut bisa menjadi salah satu alternatif yang baik. “Saya tentu juga akan berkomunikasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah – red) untuk menyisir proyek-proyek yang bisa diundur,” terangnya.
Secara pribadi, ia masih sangat menyesalkan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memasukkan juga Provinsi NTB untuk ditunda pembayaran DAU. Padahal NTB sangat membutuhkan anggaran tersebut. “Makanya heran juga kita, seharusnya NTB itu ditambah jatahnya karena kita layak mendapatkan tambahan anggaran. Tapi kok malah sebaliknya yang kita terima,” sesal Amin.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB Hamja sangat setuju apabila pemangkasan DAU tidak mengganggu program-program yang menyangkut kehidupan orang banyak. Menurut Hamja, banyak pos-pos anggaran lain yang bisa dikurangi tanpa harus mengorbankan rakyat. Misalnya saja perjalanan dinas bisa dikurangi, kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak terlalu urgen dibatalkan dan lain-lain. “Apalagi kan KUA-PPAS APBD-P direvisi lagi, disinilah perlu kita cermati dan kawal. Jangan sampai yang penting kita korbankan dan yang menguntungkan kalangan tertentu tetap dipertahankan,” pesannya.
Dilansir Radar Lombok sebelumnya, Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan memberikan warning agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak mengorbankan kepentingan rakyat. “Jangan kurangi anggaran yang berkaitan dengan rakyat,” pintanya saat berkunjung ke NTB, Jumat lalu (26/8).
Zulkifli Hasan tidak menyalahkan ataupun menyayangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. Namun ia lebih berpesan bagaimana Pemda menyikapi kebijakan tersebut.Salah satu cara atau langkah yang harus diambil Pemda menurut Zulkifli Hasan adalah mengurangi anggaran pada proyek-proyek yang belum dilakukan kontrak. Lebih baik proyek tersebut dikurangi jumlah anggaranya atau ditunda terlebih dahulu. “Banyak proyek-proyek yang belum ada kontrak, itu saja yang dikenakan. Yang penting intinya tidak mengganggu urusan rakyat,” pesan politisi yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Lagi-lagi ia menegaskan, anggaran yang berkaitan dengan urusan rakyat tidak boleh dipangkas. Adanya PMK merupakan urusan pemerintah dengan pemerintah. Program-program yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau kepentingan publik tidak boleh dikurangi. “Terutama program untuk rakyat miskin jangan dipotong,” katanya. (zwr)
