Pendekatan Fisik Tak Mempan Tingkat IPM

illustrasi

MATARAM – Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi NTB yang bertahan berada di posisi ke 6 dari nomor paling buntut dari 34 provinsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, peringkat IPM NTB pada 2021 masih berada diurutan 28 dari 34 provinsi. Meskipun meningkat pada rating tetapi pada rangking masih pada posisi yang sama dari beberapa tahun lalu.

Menurut Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram) Abdul Aziz Bagis, IPM ini menarik sekaligus memprihatinkan. Karena bukan saja priode 3 tahun kepimpinan H Zulkieflimansyah berama Hj Sitti Rohmi Djalilah, tetapi sejak 7 kali NTB mengganti gubernur tidak ada perubahan. “Coba kepada gubenur saat ini maupun pihak terkait coba ubah mind set kita. Selama ini IPM itu hanya diupayakan peningkatannya hanya melalui pendekatan fisik, karena memang tidak banyak konstribusinya,” jelas Abdul Aziz Bagis kepada Radar Lombok, Kamis (2/12).

Dikatakan, dari dulu mestinya pemerintah NTB berubah paradigmanya dari hanya berbicara fisik coba sekarang ini dilengkapi. Berbicara nilai termasuk kearifan lokal di dalamnya. IPM memang punya tiga dimensi yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Tapi untuk meningkatkan ketiganya tidak cukup menggunakan pendekatan fisik seperti mencari uang atau proyek, tetap saja akan ketinggalan dibanding provinsi yang lain. “Karena mereka provinsi lain juga pakai cara yang sama, uangnya lebih banyak dan kemampuan lebih banyak, jelas kita ketinggalan. Misalnya kita targetkan pembangunan 100 puskesmas setahun, provinsi lain 1000 tentu kita kalah,” cetusnya.

Aziz memaparkan, ini persoalan komparasi atau perbandingan di 34 provinsi, semuanya menggunakan pendekatan yang sama. Celakanya, NTB ini kemampuan pembiayaan fisiknya terbatas, jelas tidak pernah bisa mengungguli yang lain. Oleh karena harus merubah pendekatannya bahwa mulai mengubah paradigmanya. “Jadi jangan pakai cara-cara dikerajakan oleh provinsi Bali, Jawa Timur mereka orang kaya. Mereka provinsi yang mempunyai kemampuan jadi tidak mungkin berlomba dengan cara yang sama. Kelas kita berbeda,” katanya.

Pemerintah NTB harus menggunakan cara lain untuk mengimbangkan kekeruangan yang dimiliki, yakni dengan pendekatan nonfisik atau pendekatan nilai. Konkretnya adalah melibatkan para leader informan atau para tuan guru. Di mana keikutsertaan mereka itu untuk memberdayakan masyarakat NTB. Jadi nanti kenaikan indeks itu bukan saja melalui fisik tapi yang lebih konstributif itu melalui kesadaran peningkatan produktivitas dari masyarakat melalui sentuhan nilai. “Jadi jangan dipaksakan dengan pendekatan itu-itu saja. Masa tujuh kali ganti gubernur, itu-itu saja yang dimainkan. Harus ada pendekatan baru yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, ini harus dimaksimalkan sehingga kita mengimbangi atau mengunggulin provinsi lain,” usulnya.

Di sisi lain, Ketua Komosi V Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan DRPD NTB Fraksi Demokrat, Mahali Fikri mengatakan, IPM itu tidak hanya semata-mata pendidikan, ada indikator lain yakni ekonomi dan kesehatan. Dalam setiap penyusunan program-program pembangunan terutama penganggaran itu diharapkan menjadi perhatian sehingga tidak latah pemerintah daearah menyusun anggaran yang hanya untuk infrastruktur. “Tapi ini harus lebih diperhatikan lagi. Sebenarnya bukan tidak perhatikan tapi harus ada peningkatan. Dan ini tidak hanya faktor pendidikan semata, kalau menyangkut IPM ini tapi ada faktor lain atau unsur lain,” ujarnya.

Dijelaskan, memang perbaikan dari sisi rating nilainya walaupun IPM-nya tidak bergerak secara rangking. Tetapi hal tersebut menujukkan ada upaya pemerintah. Hanya masih dituntut supaya lebih masikmal dan harus mencari cara-cara yang lebih jitu untuk bisa mendapatkan hasil tidak biasa atau hasil yang lebih dibandingkan masa-masa sebelumnya. “Kita fokus pada tiga hal ini pendidikan, kesehatan, ekonomi tentu kita akan bergeser naik ke atas rangking. Ini kan rangking kita tidak berubah-ubah walaupun secara ratingnya ada perbaikan. Karena daerah lain juga bergerak lebih,” terangnya.

Di tempat lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H Aidy Furqan menilai bahwa IPM NTB saat ini berada di posisi 29 dari 34 provinsi mempunyai progres. ‘’Posisi IPM kita di 29 ini bagus bagi kita sebab sudah naik 3 poin. Perlu dilihat, jangan hanya posisi 29 bahwa ada pergerakan dari dua sisi yang diukur. Yakni angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Saya sampaikan bahwa harapan lama sekolah tahun sebelumnya 7,27 tahun sekarang 7,38. Sementara untuk harapan lama sekolah tahun sebelumnya 13,48 sekarang menjadi 13,90. Artinya naik ada pergerakan dan kita tidak manafik posisi kita di 29 dari 34 Provinsi se-Indonesia,’’ ujar Aidy Furqan, kemarin.

Menurutnya, provinsi lain juga bergerak tidak tinggal diam. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan 2020-2021 pada rilis berikutnya ada dampak yang signifikan. Ditanya apakah ada korelasi visi dan misi Dikbud NTB dalam mendongkrak IPM NTB melalui 4P? Aidy mengaku rata-rata lama sekolah mulai pendidikan dasar hingga menengah menguatkan dua hal. Yakni akses ketersediaan fasilitas dan keterjangkuan.

Ketersedian fasilitas tersebut ditandai dengan penyediaan sarana belajar, media belajar yang ada pada semua jenis pendidikan. Kemudian untuk akses keterjangkuan dari segi pembiyayaan. ‘’Kita sudah membuat skenario bahkan di masa pandemi Covid-19 ini bagi anak-anak tidak mampu sejak daftar sampai tamat tidak mengeluarkan biaya. Ini membantu angka partisifasi kemudian 4P yang saya bangun itu mulai dari profil, penampilan, pelayanan dan prestasi (4P) penyederhanaan. Atau cara memudahkan sekolah untuk mencapai tiga hal di antaranya 8 standar nasional, akreditasi dan neraca pendidikan,’’ jelasnya.

Menurutnya, tahun 2022 tentu memasang target lebih tinggi untuk harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah. ‘’Jadi tidak masalah posisi kita 29. Pada intinya ada poin di dua hal tersebut yakni harapan lama sekolah maupun rata-rata sekolah,’’ jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS) Provinsi NTB peringkat IPM NTB pada tahun 2021, masih berada di urutan ke 29 dari 34 Provinsi se-Indonesia. BPS NTB mencatat peringkat IPM NTB masih bertahan di urutan ke-29 dari 34 provinsi se Indonesia. I

PM terendah atau 34 dipegang oleh Provinsi Papua, kemudian posisi 33 Papua Barat, 32 Nusa Tenggara Timur (NTT), 31 Sulawesi Barat, 30 Kalimantan Barat, dan baru posisi ke 29 ditempati Provinsi NTB yang kini sudah tiga tahun lebih dipimpinan Zul–Rohmi. “IPM Provinsi NTB masih berada di posisi sedang atau 29 dari 34 provinsi di Indonesia. NTB tetap berada di papan bawah klasemen bersama Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat dan Papua,”  kata Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin sebelumnya. (dev/adi)