MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB menawarkan satu opsi jangka pendek, yakni kebijakan one gate payment untuk menggantikan sementara one gate system atau sistem satu pintu kedatangan kapal cepat pengangkut wisatawan dari Bali menuju Gili.
“Untuk membuat pembagian kuenya (retribusinya) merata dan supaya warga lokal tidak menjadi penonton, maka bisa disiasati dengan one gate payment,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB H Lalu Mohammad Paozal, Rabu (18/1).
Menurut Paozal, diajukannya opsi one gate payment ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, penerapan one gate system, butuh persiapan yang panjang, terutama untuk standarisasi transportasi lokalnya. Sedangkan proses standarisasi butuh investasi atau anggaran yang cukup besar pula.
Selain transport yang belum terstandarisasi, managemen Pelabuhan juga ditemukan masih banyak kocar kacir, belum ada yang selesai, wisatawan pun masih ketar ketir. Artinya kebijakan one gate system tidak bisa langsung diputuskan.
Oleh karena itu, pihaknya berencana akan melakukan pertemuan dengan pihak Koperasi Karya Bahari (KKB), pengusaha tiga Gili, dan Pemkab KLU untuk meyakinkan opsi one gate payment tersebut. Baru kemudian pihaknya akan memanggil operator kapal cepat Bali-Lombok Akacindo guna menentukan besaran harga jual tiket.
“One get payment itu satu tiket bisa mengcover beberapa aktivitas. Karena diketahui bahwa yang dikeluhkan Pemerintah Lombok Utara adalah masalah restribusi, atau PAD yang tidak masuk, serta ada konservasi dan lainnya di Gili,” terangnya.
Diharapkan melalui kebijakan one get payment ini pembagian restribusi kepada Pemkab Lombok Utara, Koperasi dan lainnya lebih jelas. Disamping itu, passenger atau penumpang juga tidak bingung lagi karena tiba-tiba dihadang oleh retribusi, kemudian ditengah laut dihadang oleh adanya konservasi dan lainnya.
“Penumpang tidak harus melewati Bangsal dengan adanya one gate payment. Karena kapal publik memang perlu ada standarisasi dulu,” ujarnya.
Diajukannya kebijakan one gate payment ini karena berbagai pertimbangan. Pertama karena rata-rata penumpang yang diangkut dari Bangsal ke Gili adalah wisatawan domestik dan mancanegara. Pihaknya tidak ingin ada keluhan atau kasus yang menimpa wisatawan.
Untuk itu, sambil berbenah pihaknya meyakinkan KKB melalui solusi one gate payment. Dengan begitu meski tidak mengangkut penumpang setidaknya Koperasi memiliki bagian atau porsi lainnya. Misalnya tidak mungkin kapal hanya untuk mengangkut penumpang saja. Sementara kapal belum siap dan belum terstandarisasi. Maka dari itu, Pemprov NTB memberikan porsi, salah satunya mereka bisa menjadi organizer atau pihak yang mengurus tiket. Kemudian porter, tidak ada lagi porter dari luar tapi dari kopersi sendiri. Artinya pembagian seperti ini dinilai cukup adil dan menguntungkan semua pihak.
“Porsi itu yang akan dibahas pada one gate payment. Kalau mereka mengurus tiket dan porter, air untuk kapal dan BBM. One Gate Payment lebih masuk akal untuk jangka pendek,” pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyebut Pemprov dan Pemda Lombok Utara serta pihak terkait lainnya sedang mencari formula yang tepat sebelum diberlakukanny one gate system. Supaya wisatawan tetap merasa aman dan nyaman. Tetapi di sisi yang lain, Lombok Utara mendapatkan kontribusi atau impact dari kedatangan sekitar 1.500 wisatawan per hari dari Bali.
“Jadi kita minta waktu untuk mematangkan dulu. Jadi sementara ini, one gate system kita bicarakan lebih matang lagi,” ucapnya. (cr-rat)
