MATARAM–Rencana utang Pemprov NTB kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) resmi sudah. Ini setelah Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meneken perjanjian secara virtual bersama PT SMI, Jumat (13/8). Jumlah utang yang diberikan PT SMI sesuai rencana awal Pemprov NTB sebesar Rp 750 miliar.
Zulkieflimansyah dalam sambutannya menyatakan, pinjaman dana sebesar Rp 750 miliar ini akan diprioritaskan untuk dua item pembangunan. Yakni, pengembangan RSUD Provinsi NTB sebesar Rp 500 miliar dan perbaikan infrastruktur jalan sebesar Rp 250 miliar.
Menurut Zulkiefli, pengembangan RSUD Provinsi NTB bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping itu, pemprov akan menghadirkan rumah sakit dengan pelayanan standar internasional. Semua ini dihajatkan untuk mendukung penyelenggaraan evant-evant internasional, seperti MotoGP 2022 dan event lainnya di NTB.
Begitu juga dengan perbaikan infrastruktur jalan, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan membangkitkan destinasi pariwisata di NTB. “Dengan pinjaman dana ini, pemerintah akan memaksimalkan pembangunan sebagai tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, dengan memperbaiki infrastruktur jalan, maka akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat NTB. Terima kasih banyak kepada PT SMI. Mudah-mudahan kami mampu melaksanakan amanah ini secara maksimal demi NTB yang kami cintai,” ucap Zulkieflimansyah usai meneken kerja sama secara virtual, kemarin.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah sendiri mengaku sangat bersyukur diberikan pinjaman oleh PT SMI. Dengan pinjaman itu, diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan di NTB. “Kita sangat bersyukur, alhamdulillah dari pinjaman ini kita bisa mengerjakan impian untuk melayani kesehatan masyarakat NTB dalam mengembangkan RSUD provinsi dan untuk pengerjaan infranstruktur jalan,” ucapnya.
Untuk itu, Rohmi tidak akan menunggu lama dalam mengeksekusi dana pinjaman tersebut. Apalagi dalam perjanjian cukup ketat regulasinya sehingga pihaknya harus bergerak cepat dalam merealisasikan. Bahkan 60 persen dari dana pinjaman harus terserap hingga akhir 2021. “Makanya kita harus langsung bekerja setelah penandatanganan ini. Tidak ada lagi istilahnya kita harus menunggung tapi harus gerak cepat karena konsekuensi harus bertanggung jawab dalam merealisasikannya,” katanya.
Meski begitu, Rohmi menyadari dengan melakukan pinjaman di tengah pendemi Covid-19 saat ini, tentu akan menambah beban bagi daerah. Tetapi jauh lebih baik melakukan pinjaman untuk mengatasi permasalahan yang setiap tahun menjadi beban daerah untuk penyelesaian pembangunan. “Insyaallah, ya kalau dibilang tambah beban ya pasti ada beban. Tetapi jauh lebih baik dengan adanya ini (pinjaman) banyak yang bisa kita lakukan, apalagi bicara insfrastruktur multiplier effect-nya besar sekali,” cetusnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H Ridwan Syah menjelaskan, dengan adanya pinjaman tersebut, maka pembangunan jalan provinsi ditargetkan akan meningkatkan dari sisi kemantapan menjadi 86,60 persen. Sedangkan pengembangan RSUD Provinsi melalui pembangunan Trauma Center dan pembangunan IGD Terpadu dan Perawatan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Terlebih dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang bertaraf internasional, sehingga diharapkan menjadi rumah sakit rujukan saat penyelenggaraan MotoGP dan event berskala nasional dan internasional lainnya.
Ridwan menyebutkan, sekema dalam pengembalian pinjaman tersebut tentu dilakukan sesuai mekanisme yang ada. “Pinjaman ini akan dikembalikan selama 8 tahun dengan suku bunga 6,19 persen per tahun,” sebutnya.
Pada tahun Anggaran 2021, sambungnya, pemprov diwajibkan membayar ditambah bunga yang
totalnya Rp 18.525.937.500. Kemudian untuk pembayaran cicilan akan dimulai pada tahun 2023 dan akan selesai
pada tahun 2029. “Jadi setiap tahun akan dicicil untuk pembayaran pinjaman ke PT SMI sesuai ketentuan yang ada,” sambungnya.
Hal tersebut tentu memperhatikan simulasi pengembalian pinjaman PEN Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Provinsi NTB dianggap memiliki kemampuan fiskal untuk mengembalikan pinjaman tanpa mengabaikan belanja-belanja publik
lainnya. “Pinjaman PEN ini hanyak relaksasinya. Jadi ini pinjaman yang tidak bisa dalam kontek pemulihan ekonomi nasional. Maka waktu kita untuk menyerap anggaran ini hanya 10 bulan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, sambung Ridwan, pihaknya sudah membahas dalam jangka waktu Desember 2021 mendatang penyerapan anggaran dari pinjaman tersebut dipastikan sudah terserap minimal 60 persen. Kemudian sisanya yang 40 pesen direncanakan terserap ditahun 2022. “Untuk 60 persen nanti akan terserap diantaranya untuk pengerjaan jalan. Karena jalan sudah berkontrak, sudah bekerja dilapangan tinggal kita bayar,” katanya.
Meski demikian, Ridwan menegaskan, tidak semua proyek jalan Provinsi dibiayai dari pinjaman PT SMI. Karena dana pinjaman tersebut sesuai arahan Gubernur NTB digunakan untuk sektor produktif. Sektor yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. “Setelah kita menandatangani perjanjian pinjaman ini, ya harus segara bekerja. Pinjaman ini akan dimasukkan di APBD Perubahan 2021 yang sedang proses pembahasan,” terangnya.
Ia juga menyebutkan, pinjaman tidak diberikan secara sekaligus dari total jumlah pinjaman oleh PT SMI. Tetapi akan diberikan sesuai progres dalam penyerapan anggaran. Untuk tahap pertama pihaknya akan diberikan 25 persen, kemudian tahap kedua 35 persen dan sisinya akan diberikan pada 2022. “Pinjaman ini hanya untuk pekerjaan yang sudah direncanakan, yaitu jalan dan rumah sakit. Tidak ada untuk pekerjaan yang lain. Untuk honor saja tidak ada. Jadi benar-benar ini hanya untuk pekerjaan yang sudah ditandatangani untuk jalan dan rumah sakit,” pungkasnya.
Untuk rumah sakit misalnya, minggu depan sudah direncanakan lelang karena perencanaan sudah dilakukan sebelumnya. Mengingat selama ini belum dilakukan lelang karena menunggu kepastian pinjaman dari PT SMI. “Karena hari ini (Jumat, red) anggarannya sudah pasti, maka sesuai aturannya kita boleh melakukan lelang dini. Tetapi nanti penandatanganan kontraknya setelah penetapan APBD perubahan. Jadi insyaallah minggu depan sudah kita mulai lelang untuk pengembangan RSUD provinsi,” ucapnya.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda saat ditanya mengenai pinjaman Pemprov NTB ini mengaku tidak tahu. Pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu soal apa poin-poin dalam perjanjian pinjaman tersebut. “Karena kita belum dapat penjelasan secara resmi soal pinjaman ini, termasuk akan dipergunakan untuk apa saja. Jadi kita tunggu hasil rapat sampai tanggal 18 Agustus soal pinjaman ini,” katanya. (sal)
