MATARAM — Terhitung sudah dua pekan ini, surat usulan pergantian Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ke Pemprov NTB, masih belum juga di respons. Padahal, usulan pergantian tersebut sudah masuk sejak tanggal 26 Mei lalu. Namun sayang, Pemprov NTB belum juga merespons sehingga pelantikan pergantian Wakil Ketua dari Partai Gerindra tertunda.
Sebelumnya, sidang paripurna pergantian Wakil Ketua dari usulan DPP Gerindra sudah dilakukan 25 Mei lalu. Dimana, Wakil Ketua I Gde Sudiartha digantikan oleh Abd Rahman, sesuai dengan SK dari DPP Gerindra dan Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram. Namun sudah dua pekan ini, surat usulan itu seperti digantung, dan belum ada jawaban dari Biro Pemerintahan Pemprov NTB.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi mengatakan, pemberhentian pimpinan DPRD Kota Mataram sudah ditetapkan melalui rapat paripurna, dan ditindaklanjuti ke Pemprov NTB. “Semua dokumen sudah diserahkan ke Pemprov NTB, dan tinggal ditangan Provinsi NTB, lalu dibawa ke Pemkot Mataram untuk SK pergantian,” jelasnya, Rabu kemarin.
Sebelumnya, dia juga tidak tidak ingin menunggu lama pergantian pimpinan ini. Begitu terima SK DPP Gerinda dan juga dibarengi surat DPC Kota Martaram tentang hal tersebut, pihaknya langsung memproses. Melakukan rapat dengam pimpinan Fraksi, dan berikutnya mengatur jadwal dengan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Mataram.
Dia berharap dengan pergantian pimpinan nantinya apa yang dicapai bisa lebih baik. Membangun semangat kerja kolektif, kolegial, kinerja dengan cukup tinggi. Kordinasi dibangun baik antara dewan dan eksekutif dan bernagai pihak.
Termasuk segala hasil yang dicapai dewan sekarang ini atas prestasi dari Gde Sudiarta sebagai Wakil Ketua yang membackup terhadap hal yang ditangani dewan. “Itu prestasi. Ke depan apa yang sudah baik ditingkatkan, dan apa yang kurang baik kita upayakan lebih baik lagi,” ujarnya.
Saat ini tambahnya, Gde Sudiarta masih menjadi wakil ketua sampai pengambilan sumpah penentuan definitif. “Mudah-mudahan pergantian pimpinan diproses cepat. Kalau prosesnya cepat kita langsung respons. Kalau di situ lama (provinis) kita juga tak bisa apa-apa. Kuncinya ada di tangan provinsi, baru ke Pemkot Mataram melalui SK Wali Kota Mataram,” tandasnya.
Sementara Ketua Fraksi Gerindra, Hj Baiq Mirdiati menyebutkan, untuk komposisi perubahan sudah diadakan rapat internal. Tentunya Sekretariat juga sudah melayangkan surat ke Pemprov NTB. “Kita sifatnya menunggu saat ini, terkait dengan SK definitif,” katanya. (dir)
