MATARAM – Kisruh antara Widyaiswara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB Wedha Magma Ardhi, semakin terkuak. Bukan hanya karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak mau dibayarkan, tapi juga telah terjadi pemotongan gaji selama ini.
Untuk menyelesaikan kisruh yang ada, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB HL Gita Ariadi hingga Gubernur NTB Zulkieflimansyah telah turun tangan. Namun, kisruh yang ada belum juga mereda.
Informasi yang diterima Radar Lombok, setelah Sekda Gita Ariadi mengadakan jumpa pers pada hari Jum’at (16/4), keesokan harinya atau Sabtu sore berkumpul dengan para Widyaiswara. Inti pertemuan, untuk membicarakan masalah yang ada.
Sumber Radar Lombok mengungkapkan, semua masalah sudah disampaikan oleh Widyaiswara ke Sekda. “Widyaiswara NTB ramai-ramai curhat ke Sekda, melapor kalau gajinya bertahun-tahun diptong untuk beli minum kopi dan teh,” tutur sumber yang ingin dirahasiakan itu, Minggu (18/4).
Sudah banyak keluhan dan kekecewaan tentang Kepala BPSDM diutarakan kepada Sekda. “Diungkapkan juga kalau WI ndak dikasi minum. Untuk minum teh, WI disuruh beli sendiri dengan potong gaji,” bebernya.
Menurut mantan pejabat senior Pemerintah Provinsi NTB ini, sebenarnya tidak besar anggaran untuk minum Widyaiswara. Setahun saja tidak akan menghabiskan hingga Rp 15 juta.
Pada kenyataannya, untuk air minum harus dipotong dari gaji Widyaiswara. “Terlalu pelit Pemda NTB ndak mau kasi minum ASN-nya. Pak Sekda kaget mendengar lansung suara hati Widyaiswara,” ucapnya.
Bukan itu saja, terdapat pula 4 Widyaiswara yang memiliki komorbid. Widyaiswara sudah bersurat resmi meminta keringanan untuk tidak masuk, namun justru ditolak oleh Wedha Magma Ardhi selaku Kepala BPSDM.
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur, lanjutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki komorbid seharusnya diberikan kompensasi atau dispensasi untuk tidak masuk kantor. “Tapi ditolak sama pak Ardhi, dia tidak mau. Malah Widyaiswara diminta buat surat cuti,” kesalnya.
Lebih gilanya lagi, ada Widyaiswara yang sering memberikan masukan kepada Ardhi. Justru diberikan sanksi dengan dibebaskan dari tugas mengajar. “Itu yang dialami juga sama Pak Supran dan Pak Chairul Mahsul,” ungkapnya.
Masih banyak masalah yang menjadi sumber kegaduhan antara Widyaiswara dengan Kepala BPSDM. Sebelumnya juga terkait penerapan disiplin yang dianggap berlebihan. Misalnya untuk absensi harus scan wajah.
Kemudian juga kewajiban apel pagi dengan absensi manual, dan memberikan peringatan/evaluasi melalui rekap kehadiran bulanan. “Ruang kompromi tidak ada. Widyaiswara sempat akan melaporkan secara tertulis dan menggugat Kepala BPSDM melalui Majelis Kode Etik ASN, tapi bisa diredam,” bebernya.
Lucunya, Ardhi yang merupakan pejabat junior dibandingkan para Widyaiswara, ingin mengevaluasi bahan ajar Widyaiswara. “Seluruh Widyaiswara merasa Kaban melakukan kegiatan diluar kewenangannya. Karena seluruh Widyaiswara sudah dievaluasi oleh LAN dan memiliki sertifikat Kompeten, sehingga sudah lulus dan Widyaiswara dianggap mampu untuk mengajar. Evaluasi ulang oleh Kaban dan para Kabid membuat ketersinggungan para WI,” papar sang sumber.
Masih banyak lagi masalah lainnya yang terjadi. Hingga Widyaiswara pada akhirnya bersurat resmi kepada Gubernur untuk mengganti Wedha Magma Ardhi. Apabila tidak dilakukan, Widyaiswara mengancam mogok. “Upaya-upaya mediasi dan fasilitasi sudah berkali-kali dilakukan, baik pada pertemuan khusus, WhatsApp Japri dan komunikasi personal bersama Kaban. Namun masalah semakin meruncing,” tutupnya.
Terkait berbagai tudingan tersebut, Kepala BPSDM Provinsi NTB Wedha Magma Ardhi sama sekali tidak memberikan bantahan. Sementara Sekda NTB HL Gita Ariadi yang dimintai penjelasannya terkait pertemuan pada Sabtu sore, juga tidak merespon.
Sebelumnya Sekda sudah menggelar jumpa pers, Jum’at pagi (16/4). Sekda menyayangkan adanya ancaman mogok kerja dari Widyaiswara. Namun sama sekali tidak menyalahkan apa yang dilakukan Wedha Magma Ardhi.
Menurut Sekda, polemik yang ada sebenarnya sudah beberapa kali upaya penyelesaian. Namun memang ada komunikasi yang tersumbat. Terkait ancaman mogok kerja dari Widyaiswara, Sekda berharap untuk tidak dilakukan. “Soal mogok kerja, saya harap jangan dilakukan. Masih ada cara-cara yang lebih beradab bisa dilakukan. Dan pasti ada solusi terbaik,” ujarnya.
Dijelaskan Sekda, masalah utamanya hanya terkait pada komunikasi saja. Ardhi selaku Kepala BPSDM yang tahun ini akan pensiun, ingin bekerja sesuai aturan. Jangan sampai nantinya, ada goresan buruk yang menjadi temuan penegak hukum.
Sikap Ardhi yang disiplin dalam menegakkan aturan itulah, yang membuat beberapa Widyaiswara merasa tidak nyaman. Apalagi mereka merupakan senior-senior yang sudah terlebih dahulu menjadi pejabat Pemprov. “Kepala BPSDM sebagai komando harus mengayomi. Sementara Widyaiswara juga penting sebagai penyelenggara kediklatan. Kepala BPSDM disiplin penegakan aturan, senior-senior kami di Widyaiswara mungkin ada yang merasa kurang nyaman. Sebenarnya kemarin kami harapkan ada solusi terbaik,” katanya. (zwr)
