GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat akan memasukkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ke dalam RPJMD Indikator RPJMD kedepannya.
Hal ini menindaklanjuti mandatori pemerintah pusat, dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta memprioritaskan program Bangga Kencana pada Indikator kinerja RPJMD. Pasalnya, sejauh ini Lobar belum memprogramkan Bangga Kencana pada indikator kinerja daerah dalam RPJMD.
Untuk diketahui, Bangga Kencana sendiri bertujuan untuk mengarahkan agar keluarga mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan dan sebagainya, sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas dan bebas dari stunting. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu, melalui Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lobar, Dr. Mutmainah.
Ia menerangkan, pihaknya bersama OPD terkait telah menggelar pertemuan membahas perihal program Bangga Kencana ini. “Jadi ada mandatori dari pemerintah pusat, kita diminta memprioritaskan program Bangga Kencana, setelah dilihat Lobar belum ada (masuk RPJMD) program Bangga Kencana,”jelasnya.
Dijelaskan, pada indikator makro Pemkab Lobar mengambil dua aspek yaitu Kabupaten Layak Anak dan indeks pengarusutamaan gender. Sedangkan terkait pengendalian penduduk, indikator terbut belum masuk. Sebab Dinas Dukcapil, bukan pengendalian penduduk namun administrasi kependudukan. Sehingga untuk mengendalikan penduduk ini, pemerintah pusat minta agar dimasukkan pada indikator.
“Ini penting untuk mengendalikan penduduk Lobar kedepan, itu dikemas dalam program Bangga Kencana,”jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, nantinya program Bangga Kencana ini diharapkan bisa masuk RPJMD 2025. Kedepan, Bangga Kencana ini bisa masuk karena ada pohon kinerja masing-masing OPD.
Selankutnya dibentuk Pokja atau forum komunikasi dan memiliki indikator – indikator sendiri.
Ada beberapa butir yang menjadi indikator pada Program Bangga Kencana itu, salah satunya mendukung IPM. “Kemudian bicara kampung KB, keluarga berkualitas, itu juga masuk ke Bangga Kencana,”imbuhnya.
Kemudian untuk advokasi, baik pemerintah dan pemilik anggaran, bisa mengajukan ke Bappeda maupun TAPD jika sudah memiliki dokumen program. “Dimasukkan ke RPJMD, tentu dilihat urgensinya sesuai mandatori pusat. Kalau sudah ada indikator itu, TAPD bisa angggarkan,”ujarnya.
Sementara Sekdis DP2KBP3A Hj Erni Suryana menjelaskan pada dasarnya Bangga Kencana sudah diterapkan di Lobar, dengan dibentuk Pokja Kampung KB, ketahanan keluarga dan Satgas. Bahkan Lobar termasuk daerah yang sudah menyusun Gand Desain Pembangunan Keluarga (GDPK). Sekarang ini, sedang disusun Perbup-nya. Namun diakuinya, Bangga Kencana ini belum masuk dalam Indikator kinerja RPJMD. Dikatakan, yang masuk hanya isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
“Mudah-mudahan dengan pohon kinerja itu bisa masuk, sudah kami sampaikan ke Bappeda. Biar terukur kerjanya dan dianggarkan oleh Pemda,”harapnya seraya
menyebut pihaknya sudah menyusun pohon kinerja agar Bangga Kencana ini bisa masuk pada RPJMD berikutnya.(ami/*)
