GIRI MENANG – Penempatan sejumlah tenaga guru P3K yang tak memenuhi syarat prioritas 1 (P1) di Lombok Barat dianggap merugikan dan mencederai rasa keadilan bagi 71 tenaga guru yang memenuhi syarat prioritas 1. Lantaran 71 tenaga guru ini masuk prioritas 1 namun tidak mendapat penempatan. Karena itu mereka menuntut keadilan dari pemerintah.
Sanisa, salah seorang tenaga guru peserta P3K mengaku tidak adil penempatan bagi tenaga guru yang tak penuhi syarat prioritas 1. “ Contoh saya, nilai saya ada di atas dari yang lolos penempatan. Tapi di bawah saya itu (prioritas 3), justru ternyata dapat penempatan, ini kan aneh. Seharusnya kalau melihat peringkat, saya yang dapat penempatan,” terangnya kemarin (14/3).
Di satu sisi pihaknya tidak bisa berbuat apapun, karena di situs SSCASN terkunci, sehingga tidak bisa dibuka. Dirinya bertanya kenapa kebijakan penempatan ini justru tidak ada adil baginya dan yang lain. Karena yang ditemukan ada kejanggalan penempatan ini, baru satu mata pelajaran (Mapel) yakni Bahasa Inggris. “ Belum mapel yang lain, jelas kami dirugikan,” ungkapnya.
Ia berharap agar persoalan ini dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kementan RB.
Ia menegaskan dirinya jelas-jelas masuk P1 dinyatakan lulus tanpa tes dan tinggal pemberkasan.
Sementara itu Kepala Bidang Pengadaan Data Informasi BKD dan PSDM Lobar Lalu Muhammad Fauzi mengatakan, dari 243 tenaga guru peserta P3K baru 172 yang sudah mendapat penempatan. Sedangkan sisanya 71 orang belum. Pihaknya akan melakukan sampel terhadap kasus atau temuan itu untuk bahan konfirmasi ke pusat.
Menurutnya hal ini kemungkinan terjadi crash data, sehingga menurut dia bukan hanya tidak terjadi di Lobar. Namun di daerah lain. Menurut dia hal ini sebenarnya bisa diantisipasi kalau dari awal Pemda dilibatkan oleh kementerian. Karena tentu pihaknya akan kawal kekat dari awal. Terkait anggaran tak adil dari sisi penempatan ini, menurut dia tidak demikian. Sebab pimpinan sudah jelas arahannya agar melakukan upaya bagiamana mengakomodir lebih banyak tenaga honor.
Sebagaimana berita sebelumnya, para guru yang masuk P1 mendatangi kantor BKDPSDM Lombok Barat. Meski berstatus guru prioritas P1, namun nasib mereka masih belum jelas. Pasalnya saat pengumuman penempatan, mereka justru disalip oleh guru honor lain yang sebenarnya berstatus guru P3. Atas kejadian itu, dua guru honorer itu pun menyampaikan keluhannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar. Mereka mengeluh dan menganggap ada kejangggalan yang dilakukan pemerintah pusat, meski berstatus P1 mereka justru tidak mendapatkan penempatan di tahun ini. Justru yang dapat penempatan itu yang statusnya P3.” Malah kita yang prioritas P1 tidak dapat, ini kan aneh, makanya kita menyampaikan ini ke BKD karena kita bingung mau kemana karena ini pusat yang tentukan,” jelas Putu Sukreni Baliana, salah satu guru honor di kantor BKD PSDM Lobar.(ami)
