MATARAM – Acara pelantikan pengurus cabang dan pemuda organisasi Nahdlatul Wathan (NW) Lombok Barat tanggal 3 Februari menuai polemik. Beberapa pihak yang terlibat, bahkan diancam akan dilaporkan ke kepolisian.
Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) pimpinan Raden TGB Zainuddin Atsani, menilai pelantikan tersebut tidak sah dan melawan hukum. “Kami akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atas tindakan haram tersebut. Yang pertama kita laporkan adalah ketua panitia, yang kedua Bupati karena menyiapkan tempat, dan yang ketiga adalah Wakil Gubernur yang hadir dan melantik pengurus itu,” ujar Wakil Sekjen II PBNW pimpinan TGB Atsani, Syamsu Rijal dalam jumpa pers, Rabu (3/2).
Rizal yang juga Ketua DPD Hanura NTB ini menegaskan, PBNW yang mendapatkan kekuatan hukum tetap adalah pimpinan TGKH Zainuddin Atsani. Adanya pelantikan pengurus NW Lombok Barat, telah menimbulkan kegaduhan dan melawan hukum.
Disampaikan, pengurus PBNW dengan ketua Umum TGKH Zainuddin Atsani adalah pengurus yang sah dan mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0001269.AH.01.08 tahun 2020 tertanggal 30 November 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan. “Ada dugaan tindak pidana yang memakai hak dan lambang organisasi. Pelantikan itu merupakan non prosedural dan cacat secara hukum,” ucapnya.
Pihaknya sebenarnya tidak ingin ada kegaduhan di tengah pandemi Covid-19. Sudah seharusnya pemerintahan berjalan dengan baik dan stabil. “Tapi karena adanya pelantikan yang membuat kegaduhan dan cacat hukum, maka mau tidak mau kita harus bertindak,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Wathan (PWNW) Provinsi NTB pimpinan TGB M Zainul Majdi, TGH Mahalli Fikri menegaskan, pelantikan pengurus cabang NW Lombok Barat sah. “Ini kan hanya klaim kebenaran sepihak. Besok akan ada keterangan resmi dari pihak yang dituduh illegal, besok ditunjukkan juga bukti-bukti,” terang Mahalli.
Menurut Mahalli yang juga anggota DPRD Provinsi NTB, pihaknya akan membuktikan siapa yang mematuhi hukum dan tidak. “Sehingga peroses pembodohan tidak terus menerus berlangsung, dan akan dibuktikan siapa yang taat dan benar-benar menjunjung hukum di negara hukum ini,” katanya.
Klaim bahwa NW pimpinan TGB Atsani saja yang benar, menurut Mahalli realitasnya tidak seperti itu. “Dikatakan dirinya yang benar dan yang di luar dia tidak benar (illegal). Padahalkan tidak demikian,” imbuhnya.
Lebih lanjut ditegaskan, NW pimpinan TGB M Zainul Majdi tidak ilegal. “Besok kita jelaskan serta buktikan keabsahannya. Dengan demikian pengukuhan pengurus Cabang NW se-Lobar tadi pagi di Bencingah Pemda Lobar itu sah,” ucap Mahalli Fikri. (zwr)
