PRAYA—Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 yang dibentuk oleh DPRD Lombok Tengah (Loteng), kini terus berupaya maksimal mengungkap berbagai permasalahan penanganan virus corona. Bahkan untuk memperjelas berbagai permasalahan yang ada, Pansus mengundang LSM, NGO dan berbagai stakolder lainnya, untuk mendapatkan masukan dan informasi di lapangan.
Sekretaris Pansus, Legewarman menegaskan kalau pihaknya sengaja mengundang berbagai pihak yang memiliki informasi anggaran penanganan Covid. Hasilnya, ada beberapa laporan yang mereka terima, mulai dari Pemkab yang tidak transparans terkait penggunaan anggaran. Demikian JPS Bersatu yang selama ini dicanangkan Pemkab Loteng, ternyata juga banyak yang tidak tepat sasaran.
“Kalau JPS Bersatu, diketahui menggunakan data tahun 2015. Padahal (data) harus diupdate 3 bulan sekali. Sehingga banyak yang tidak sesuai, dan banyak yang dobel. Ini laporan yang kita terima. Kepada teman-teman yang memiliki bukti dan data, kita juga minta sebagai bahan pembanding, untuk kita sampaikan saat pemanggilan dinas terkait nantinya,” ungkap Legewarman, Selasa (23/6).
Pansus juga menanyakan pola penanganan terhadap para pasien positif corona. Dimana terkuak, ternyata pasien positif yang ada di eks Aerotel, tidak mendapatkan pelayanan tenaga medis yang maksimal. “Kita hadirkan Indar, yang pernah divonis positif corona, untuk kita tanyakan pola penanganan pasien. Dan ternyata penanganannya tidak maksimal. Mereka hanya diberikan makan tiga kali sehari, dan tidak ada pesangon. Selain itu, Sembako yang diberikan isinya hanya beras dan roti kaleng saja, yang harganya tidak sampai Rp 100 ribu. Termasuk hasil swab pasien juga tidak ada diberikan,” terangnya.
Pria yang juga Ketua DPC PBB Lombok Tengah ini juga mengutarakan adanya pertanyaan dari masyarakat, terkait para tenaga medis yang terpapar corona, dan menjalani karantina. Pasalnya, baru beberapa hari saja mereka sudah dinyatakan sembuh. Padahal sepengetahuannya kalau dikarantina itu minimal 14 hari.
“Termasuk kaitan dengan masker, kita juga dapat informasi kualitasnya yang jauh dari standar. Demikian pelibatan UKM di Loteng ternyata juga tidak ada. Termasuk jumlah 2 juta masker itu juga dipertanyakan. Karena kalau memang benar, maka semua warga Loteng bisa memiliki dua masker untuk 1 jiwa,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Relawan Peduli Kesehatan Masyarakat (RPKM) Lombok Tengah, Bustomi Taefuri menegaskan, apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 memang masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dibuktikan dari keterangan beberapa warga yang sudah dinyatakan positif corona yang kemudian dilakukan isolasi, penanganannya jauh dari harapan.
“Termasuk saya meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi kembali beberapa kebijakan terkait penanganan Covid, dan masuknya kita menuju New Normal, serta Bansos tahap kedua ini. Bupati harus memastikan semua rakyat miskin harus dapat JPS (jaring pengaman sosial), dan tidak boleh dibagi rata. Karena anggarannya sudah ada,” harap Bustomi Taefuri.
Selain itu, pihaknya juga meminta APH agar terus mengawal berbagai proses penanganan Covid-19, sehingga tidak terjadi penyelewengan. Termasuk Dikes harus memberikan pelayanan yang maksimal, sesuai dengan anggaran yang ada. “Selama ini pelayanan sangat sederhana, dan sangat tidak layak. Termasuk tenaga medis yang baru beberapa hari positif, sudah dinyatakan negatif. Ini menimbulkan kesan yang tidak baik,” pungkasnya. (met)
