MATARAM – Menyambut bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi NTB, bersama Polda NTB dan Polres Mataram melakukan operasi gabungan (Opgab) penyakit masyarakat (Pekat), Rabu sore (24/5).
Puluhan orang berhasil diamankan, salah satunya seorang pejabat Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. Kepala Satpol-PP Provinsi NTB, Lalu Dirjaharta mengungkapkan, dalam Opgab yang dilakukan di wilayah Lombok Barat tersebut telah terjaring 33 orang. “Ada 26 orang kedapatan sedang berada di dalam kamar hotel melati, ada 1 orang ASN (Aparatur Sipil Negara – red) Provinsi NTB,” terang Dirjaharta kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (25/5).
Dipaparkan Dirjaharta, 33 orang yang terjaring razia, sebanyak 13 pasangan atau 26 orang bukan suami-istri karena berada satu kamar di hotel melati. Sedangkan 7 orang lainnya diamankan juga karena ditemukan meminum-minuman keras.
Oknum pejabat Pemprov NTB yang terjaring razia tersebut tercatat sebagai salah satu kepala bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi NTB. “Sebanyak 13 pasangan yang terjaring itu diduga mesum,” ujar Dirjaharta.
Selain seorang pejabat Pemprov, salah satu guru Pegawai negeri Sipil (PNS) juga terjaring razia. Ia merupakan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Lombok Barat.
Dalam Opgab tersebut, dilakukan penyitaan Barang Bukti (BB) berupa 48 botol tuak, 2 botol bir dan 2 botol brem. BB tersebut diamankan dari 7 orang yang sedang meminum-minuman keras di salah satu home stay, Lombok Barat. “Titik operasi kemarin itu di wilayah Lingsar dan juga Suranadi,” sebut Dirjaharta.
Lebih lanjut disampaikan, razia akan terus dilakukan. Namun untuk bulan suci Ramadan, fokus razia akan berbeda dibandingkan sebelum-belumnya. “Selain warung atau rumah makan, kami bersama sama Pol-PP Kota Mataram dan Pol-PP Lombok Barat akan melakukan patroli bersama selama bulan Ramadan untuk meminimalisir bunyi-bunyian seperti petasan, kembang api dan yang sejenisnya,” kata Dirjaharta.
Tidak itu saja, balapan-balapan liar yang sering muncul pada malam bulan Ramadhan juga menjadi fokus Pol-PP. Mengingat, kegiatan-kegiatan tersebut cukup meresahkan masyarakat. Apalagi sering juga diikuti dengan mengkonsumsi minuman keras.
Terkait dengan adanya 2 ASN atau PNS yang terjaring razia, Dirjaharta akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. “Biarkan saya lapor pimpinan dulu, apa arahan dan petunjuknya soal itu. Barulah kita tindaklanjuti,” katanya.
Kepala DPMPD Provinsi NTB, H Rusman saat dimintai tanggapannya terkait bawahannya yang terjaring razia, belum ingin memberikan pernyataan. “Besok saja ya di kantor saya berikan keterangan,” jawab Rusman.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran apapun. Apabila memang terbukti oknum pejabat pemprov tersebut melakukan tindakan asusila, maka akan diberikan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.
Menurut Wagub, PNS sudah menjadi keharusan menjalani hidup dengan menjunjung tinggi norma agama dan norma hukum. “PNS itu harusnya jadi teladan, harus tunjukkan prilaku yang baik. Saya sudah minta laporannya juga ke Pol-PP,” kata Wagub.
Selain itu, orang nomor dua di NTB ini telah mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera memproses oknum pejabat tersebut. “Nanti sekda dan BKD akan memprosesnya, kalau memang terbukti tentu diberikan sanksi,” tegas Wagub. (zwr)
