29 Eselon II Dimutasi, 11 Jabatan Lowong

MATARAM – Perombakan besar-besaran dilakukan oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menjelang bulan suci Ramadan.

Sebanyak 29 pejabat eselon II terkena mutasi, 45 pejabat eselon III dan IV juga dikocok ulang secara total. Mutasi yang sejak lama mencuat ini sangat ditutup rapat oleh semua pihak, hingga akhirnya pelantikan dilaksanakan di Gedung Graha Bhakti, Jum’at siang (3/6). Pelantikan ratusan pejabat tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin yang dihadiri oleh sekitar 300 undangan termasuk pejabat yang dilantik.

Untuk pejabat eselon II yang terkena mutasi yaitu Lalu Dirjaharta yang sebelumnya menjadi Kepala Biro Pemerintahan dipindah menjadi Kasat Pol-PP, pejabat sebelumnya Ibnu Salim kemudian dipindah menjadi Inspektur Inspektorat. Berikutnya M Agus Patria dipindah dari Inspektorat menjadi Asisten Praja dan Aparatur, Abdul Hakim dipindah menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD-Diklat).  Suruji yang sebelumnya menjabat Kepala BKD-Diklat kini menjabat sebagai Kadis Dikpora.

Mahdi yang menjadi staf ahli Gubernur bidang pemerintahan dikembalikan lagi ke Sekretaris Dewan (Sekwan) yang pernah diembannya sebagai Plh.  Selanjutnya Aminullah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dipindah menjadi staf ahli menggantikan posisi Mahdi. Kemudian Husnanidiaty Nurdin dari Kepala Bakorluh menjadi Kepala Dinas Kehutanan, Husni Tamrin dari Kepala Dinas Sosial ke staf ahli bidang pembangunan.

Chairul Mahsul juga tidak luput dari mutasi, ia yang sebelumnya sebagai Kepala Bappeda dipindah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT). Posisi Chairul CM ditukar dengan Ridwansyah yang sebelumnya sebagai Kepala BKPM.

Kepala Dinas Pendapatan Putu Selly Handayani juga dimutasi ke Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian posisi Selly diganti oleh Iswandi yang sebelumnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selanjutnya Supran Kepala Dinas Koperasi digeser menggantikan Iswandi di BPKAD.

Kepala Bangkesbangpoldagri juga berpindah dari Lalu Bayu Windia ke Lalu Syafi’I, Bayu Windia dipindah menajadi Kepala Dishubkominfo. Selanjutnya Bachrudin Kepala BPMPD dipindah menjadi Asisten Administrasi Kesejahteraan Umum menggantikan Lalu Syafi’i.

Berikutnya Rusman Karo Hukum dipindah menggantikan posisi Bachrudin di BPMPD, Karo Kerjasama dan SDA Mohammad Rum dipindah menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala Dinas Peternakan Budi Septiani digeser menggantikan posisi Husni Fahri di Disperindag.

Andi Pramaria yang posisinya digeser oleh Husnanidiaty Nurdin tidak memiliki jabatan apapun, begitu juga dengan Sekwan Ashari yang diganti oleh Mahdi tidak memiliki jabatan saat ini.Untuk diketahui, selain Andi Pramaria dan Ashari yang tidak diberikan jabatan lagi, terdapat pula nama Agung Hartono yang sebelumnya menjadi Kepala Dishubkominfo, Hendro Kartiko di Korpri, Wisma Ningsih yang sebelumnya menjadi Kepala BP3AKB dan Husni Fahri yang sebelumnya sebagai Kepala Disperindag. Sebanyak 6 pejabat eselon II yang tidak mendapatkan jabatan itu dibuang ke Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) terkecuali Ashari. Mantan Sekwan DPRD NTB itu tidak diakomodir dimanapun alias dinonjobkan.

Dalam mutasi tersebut, nama Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) drg Eka Junaidi tidak disebutkan. Namun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas karena telah dikembalikan ke jabatan fungsional atau balik sebagai dokter biasa. “Pak Eka mulai hari ini tidak menjadi Kepala Dikes lagi, beliau jadi dokter biasa di Rumah Saki Umum,” terang Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian BKD Provinsi NTB, Raisah di sela-sela pelantikan.

Lalu bagaimana dengan nasib Ashari yang dinonjobkan ? Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Rosiady Sayuti saat dikonfirmasi mengatakan, Ashari dinonjobkan karena tidak mengikuti evaluasi kinerja beberapa waktu lalu. “Dia sudah dijadwalkan evalausi kinerja, tapi dia tidak datang. Jadi nilainya kosong, makanya dia dinonjobkan,” kata Rosiady.

Dengan adanya mutasi ini, kini terdapat 11 jabatan eselon II atau Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang lowong. Jabatan lowong tersebut di biro Hukum, biro umum, biro kerjasama dan SDA serta biro Pemerintahan. Kemudian di SKPD ada 7 jabatan yang lowong yaitu di Bakorluh, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, PBP3AKB, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kesehatan dan di RSUD Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB H Muhamamd Amin, saat memberikan sambutan meminta kepada SKPD terkait untuk segera membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel). Jabatan yang lowong terlalu lama tentunya akan mengganggu percepatan pembangunan. “Pak Gubernur juga berpesan agar segera setelah ini dibentuk Pansel,” katanya.

Untuk para pejabat baru lanjut Amin, diminta lansung bekerja melanjutkan program yang sudah ada. Masih banyak pekerjaan yang harus segera dituntaskan seperti realisasi anggaran yang setiap tahun tidak mencapai target. “Mutasi ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan, setiap kinerja pejabat dinilai dan dievalausi. Ini sudah baisa dalam birokrasi,” ucapnya. (zwr)

BACA JUGA :  Mantan Pejabat Direksi Perusda Mulai Diperiksa