MATARAM—Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid menyebut Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) NTB perannya belum maksimal. Hal itu dibuktikan dengan masih maraknya TKI ilegal asal NTB yang pergi ke Malaysia.
Menurut Nusron, penyebab utama tingginya angka TKI ilegal disebabkan sistem yang ada masih mempersulit calon TKI, apabila ingin berangkat melalui jalur resmi. “Walaupun ada LTSP disini, tapi namanya saja satu pintu. Masih banyak yang belum ada di LTSP,” ucapnya usai menghadiri Rapat Koordinasi program perbaikan tata kelola layanan TKI di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu kemarin (24/8).
Untuk bisa menjadi TKI resmi, masyarakat harus melewati 22 pintu. Semua itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sementara di LTSP sendiri banyak yang belum lengkap seperti surat-surat izin, surat keterangan baik dan lain-lain.
Sementara itu, dalam Rakor tersebut, perbaikan layanan TKI mendapat dukungan penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihaknya bertekad mereformasi dan mereplikasi best practice, serta memperkuat layanan TKI, setidaknya di tujuh wilayah krusial di Provinsi NTB. “Tahun depan semua harus bisa lebih mudah,” ujar mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB-PMII) tersebut.
Wujud dari konkritnya dukungan KPK itu, berupa pengalaman implementasi dari program poros sentra pelatihan dan pemberdayaan daerah perbatasan, serta poros pelayanan TKI di sembilan Provinsi. Dimana NTB salah satunya, termasuk memonitor kinerja operasi layanannya.
Sementara Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyampaikan, selama ini KPK sudah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur program. Salah satu bukti layanan TKI di Nunukan yang telah bersih dari praktek calo. Bahkan, selain di Nunukan, pihaknya juga ingin memastikan layanan seperti itu terwujud di daerah lain. "Pembenahan TKI di NTB kurang lebih serupa dimana sifatnya sangat urgent karena menyangkut aspek kemanusiaan, sehingga negara mutlak hadir," ucapnya.
Saut menilai BNP2TKI merupakan mitra dalam pembenahan governance layanan TKI yang transparan, murah, cepat dan benas praktek korupsi. “Kalau ada yang berbau korupsi dalam bidang TKI, kami juga akan turun ke NTB ini. Kita harus bersihkan semua yang buruk-buruk,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur NTB memastikan siap melaksanakan program tersebut. Karena selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi dalam rangka menyediakan perlindungan maksimal kepada warga NTB yang menjadi TKI. Terlebih lagi, dengan program itu dapat menjadi solusi tuntas bagi penyediaan layanan dokumen TKI, sekaligus pemberdayaan TKI purna sehingga TKI NTB lebih mandiri membangun desa dan tidak perlu menjadi TKI lagi. (zwr)
