MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menanggapi terkait desakan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, untuk segera melakukan perombakan terhadap jajaran pejabat di lingkup Pemprov NTB.
Penjabat (Pj) Sekda NTB, Fathurahman menyatakan bahwa Pemprov NTB sudah melakukan komunikasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), perihal normalisasi tata kelola birokrasi. Bahkan pihak KASN juga sudah memberikan lampu hijau kepada Pemprov NTB untuk melakukan mutasi para pejabat di lingkup Pemprov NTB.
“Kalau Itu tergantung dari kita. Pada prinsipnya kalau disana sesuai dengan izin dan sebagainya, maka tidak dihalangi (mutasi pejabat, red),” kata Fathurahman saat ditemui di Mataram, Senin (23/10).
Benarkah mutasi itu akan dilakukan dalam tiga hari ke depan, sebagaimana informasi yang beredar? Mantan Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB ini enggan menyebut secara pasti kapan Pemprov NTB bakal melakukan mutasi para pejabatnya.
Namun yang jelas sambung Fathurrahman, sampai saat ini pihak Pemprov NTB masih terus melakukan evaluasi terhadap para pejabat. Evaluasi ini melibatkan sejumlah pihak, diantaranya akadmesi, praktisi, hingga Kepala BIN Daerah (Kabinda) NTB.
Evaluasi terhadap para pejabat Pemprov NTB ini dilihat melalui banyak sisi, seperti sejauhmana pencapaian para pejabat itu dalam menyelesaikan apa yang menjadi target pemerintah, bagaimana kinerjanya, dan kompetensi yang dimiliki pejabat, hingga latar belakang yang bersangkutan.
“Tentu ada hal yang dipertimbangkan. Tetapi aktualisasi percepatan itu yang dipentingkan. Orang yang bergerak cepat, dalam durasi waktu singkat,” tambahnya.
Fathurrahman menjelaskan jika dengan adanya reposisi personal pada pejabat struktural ini menjadi salah satu langkah pemerintah, untuk mengakselerasi apa yang dicanangkan oleh Pj Gubernur untuk NTB Maju Melaju.
“Jadi kita melihat tolok ukurnya dari capaian kerja. Mereka (pejabat) sudah terlalu lama disitu, sehingga butuh penyegaran. Kekompakan dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memang ada target yang harus dicapai, dan itu juga jadi bahan evaluasi,” tegasnya.
Kesempatan itu, Fathurrahman juga membantah jika beberapa pejabat di lingkungan Pemprov NTB banyak yang melepas jabatan eselon II, untuk kemudian menjadi pejabat fungsional, lantaran tidak sejalan dengan prinsip NTB Maju Melaju. Juga sebagai niatan untuk menghindari rencana mutasi pejabat, yang sebelumnya pernah disinggung-singgung Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.
“Tidak ada itu. Kalau mutasi itu biasa, tour of duty namanya untuk penyegaran. Artinya itu ada pilihan-pilihan mereka,” terangnya.
Fathurrahman juga membantah, jika mundurnya para pejabat ini merupakan imbas dari arahan Pj Gubernur NTB, yang pernah menyinggung soal pejabat yang tidak nyaman bekerja dengannya, dipersilakan untuk mundur.
“Bukan persoalan itu. Jadi sebenarnya itu lebih kepada bagaimana ASN yang dari awal memang sudah memilih itu (mundur, red). Sudah lama kan mereka mau melakukan itu (melepas jabatan, red),” jelasnya.
Sebelummya, Anggota Komisi I DPRD NTB TGH Najamudin Moestafa, meminta Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, segera merombak jajaran pejabat lingkup Pemprov NTB. Desakan ini dilakukan Najamudin, setelah melihat rekam jejak birokrasi Pemprov NTB dalam lima tahun terakhir yang dinilai tidak sehat dari sisi struktur dan lemah dalam kinerja.
“Penjabat Gubernur tidak mungkin bisa membawa NTB Maju dan Melaju, jika tetap mempertahankan jajaran pejabat yang merupakan warisan pemerintahan Zul-Rohmi ini,” tandasnya. (rat)
