GIRI MENANG – Proses pemilihan wakil bupati (Wabup) Lombok Barat rawan politik uang. Itu sebabnya salah satu LSM yang bernama KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) ikut terlibat melakukan pengawasan. Jika ada indikasi yang mengarah ke politik uang, KPK akan membawa masalah itu ke penegak hukum. Pengawasan oleh masyarakat sangat penting agar proses pemilihan berlangsung dengan bersih dan terbuka.
KPK merasa terpanggil melakukan pengawasan berawal dari kecurigaan-kecurigaan yang berkaitan dengan tahapan pemilihan. Misalnya jadwal pemilihan diundur beberapa kali. Kali ini alasannya menunggu pengetokan APBD Perubahan 2016. “ Kok terus diundur-undur,” ungkap pimpinan LSM KPK NTB H. Junaidi di Giri Menang, Senin (8/8).
Pengawasan ini, katanya, didukung oleh banyak pihak yang menginginkan pemilihan Wabup berlangsung jujur tanpa politik uang. Ini harus menjadi perhatian semua pihak. Jika nanti ada ditemukan politik transaksional baik yang dilakukan oleh oknum calon maupun oknum anggota dewan, maka LSM KPK akan langsung berkoordinasi dengan aparat hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. “Kami tidak main-main,” tegasnya.
Ia meminta LSM KPK Lombok Barat aktif mengawal proses politik ini. Kekosongan Wabup ini tidak boleh dijadikan lahan permainan yang menjurus ke tindakan melanggar hukum. “Ini kan mengisi kekosongan saja, jangan mengambil kesempatan meraup keuntungan semata. Masyarakat menginginkan aspirasinya bisa ditangkap,” tandasnya.
Sementara itu pengamat politik Dr. Ahyar Fadli menegaskan, sampai saat ini belum ada calon yang sudah pasti memperoleh dukungan partai untuk maju. Ia juga menyoroti partai pengusung yang tidak terbuka menjaring calon. Sebaliknya, masing-masing partai justru sembunyi-sembunyi tanpa memberikan kesempatan kepada publik untuk menilai bakal calon yang akan diusung partai. “ Rekrutmen yang dijalankan selama ini tertutup, misalkan PDIP telah mematok Sardian begitu juga partai politik lainnya,” ungkapnya belum lama ini.
Ia juga yakin saat ini lembaga penegak hukum “tengah” mempelototi” tahapan pemilihan. “ Kita harus hati-hati dengan politik transaksional, jangan kira KPK tidak punya telinga di pemilihan ini. Kemungkinan dalam sistem politik transaksional, KPK juga memantau proses pemilihan, jangan sampai terulang kembali ketika dipilih terus tersangkut korupsi,” ungkapnya.(flo)
