Lobar Tuntut Perhatian Pemprov

H. Ilham (Dok/Radar Lombok)

GIRI MENANG – Di Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke 64 tahun ini, Pemkab Lombok Barat meminta Pemprov lebih memperhatikan Lombok Barat di berbagai sektor. Sekda Lombok Barat H. Ilham menyampaikan hal itu kemarin. Misalnya di sektor pendidikan khususnya SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi perlu lebih diperhatikan. Hal ini untuk meningkatkan APM (Angka Partisipasi Murni) di tingkat SMA dan SMA bisa lebih meningkat.” Saya harap, HUT NTB yang ke 64 ini bisa membawa perubahan baru terutama meningkatkan segmen pembangunan di wilayah kerjanya,” ungkapnya.

Diharapkan Pemprov memberikan kebijakan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan itu. Sehingga anak-anak bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang memadai.” Kita terus dorong provinsi agar menyelesaikan tugas bersama ini untuk sektor pendidikan,” katanya.

Baca Juga :  Bansos Habis, Rumah Sakit Tetap Berikan Pelayanan

Sejauh ini lanjut dia, sentuhan program Pemprov di Lobar berjalan baik. Namun kalau berpikir apakah semua harapan Pemda terpenuhi, menurut dia belum. Banyak harapan Pemda belum terpenuhi. Karena dipahami bersama kondisi fiskal masing-masing, provinsi memiliki keterbatasan. Begitu pula Pemda Lobar terbatas. Sehingga kata dia, perlu ada sinergi untuk membangun daerah bersama-sama. “ Di Lobar ada kewenangan provinsi di dalamnya dan kewenangan kita juga didalamnya,” ungkapnya.

Misalnya untuk infrastruktur jalan yang harus menjadi prioritas untuk ditangani. Seperti ruas jalan menuju Pelabuhan Gili Mas yang kondisinya rusak parah, dan akses jalan depan komplek perkantoran Pemkab Lobar di Gerung.”Ruas jalan seperti ke Gili Mas Lembar, ini terus kami ingatkan provinsi untuk menjadikan itu bagian prioritas. Termasuk jalan di depan pendopo dan komplek perkantoran Pemkab ini,” katanya.

Baca Juga :  Ahli Waris Lahan SMPN 2 Gunung Sari Gugat Pemkab Lobar

Dua jalan ini lanjut dia, sudah diusulkan Pemkab Lobar dan Pemprov sudah merespon. Namun akibat situasi anggaran yang dialami, anggaran program itu akhirnya dikurangi. Sehingga dampaknya, jalan itu belum bisa masuk prioritas. Pihaknya akan kembali mengusulkan ke provinsi bahwa jalan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Akses jalan ini sangat urgen, sehingga itu perlu menjadi prioritas Pemprov NTB,” tegasnya.

Selain itu pihaknya terus mengingatkan dan menjalin komunikasi dengan Pemprov agar segera menangani akses vital ini. Ia sendiri memahami kesulitan fiskal yang dihadapi daerah, termasuk Pemprov. Namun demikian Pemprov perlu memperhatikan itu dengan cara memprioritaskan salah satu diantara beberapa ruas jalan itu.(ami)

Komentar Anda