MATARAM — DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTB dalam waktu dekat akan membekukan kepengurusan lima DPD kabupaten/kota di NTB. Yakni Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Tengah, Sumbawa dan Dompu. “Lima DPD ini akan kita bekukan,” ungkap Ketua DPW PSI NTB Dian Sandi Utama, kepada Radar Lombok.
Menurutnya, pembekuan pengurus lima DPD itu bukan berarti memecat kader atau menghilangkan mereka dari kepengurusan yang sudah ada. Tetapi pembekuan tersebut, lebih kepada DPW mengambil alih tugas dan tanggung jawab baik administratif maupun komunikasi dari lima kepengurusan DPD tersebut.
Dalam masa pembekuan itu, lanjutnya, DPW berwenang menentukan pimpinan dan formatur pada kepengurusan setiap DPD. Hal tersebut diatur dalam AD/ART. “Nanti kita musyawarahkan di internal DPW, siapa kita tunjuk jadi pelaksana tugas ketua di masing-masing DPD,” bebernya.
Rencana pembekuan lima pengurus DPD kabupaten kota, kata dia, sesuai instruksi DPP PSI. Pasalnya, ada target yang tidak terselesaikan sehingga harus dibekukan. Target tersebut terkait capaian dokumen verifikasi. “Istilah kami, ada soal kantor, kepengurusan, SPK, capaian rekrut anggota dan lainnya, tidak tercapai,” imbuhnya.
Lebih lanjut, berbagai upaya terus disiapkan oleh PSI dalam menghadapi Pemilu 2024. PSI NTB menargetkan bisa merekrut 10 ribu kader di NTB. Untuk itu, pihaknya meminta kepada setiap DPD kabupaten kota dapat merekrut kader sebanyak mungkin sebagai pengurus sampai ke tingkat ranting/desa.
Jika dikalkulasi jumlah pengurus dari kabupaten, kecamatan sampai ranting untuk saat ini, angkanya cukup tinggi bisa sampai 2.500 kader, sementara untuk menghadapi verifikasi KPU, PSI NTB diminta bisa merekrut anggota 2 kali lipat dari yang dipersyaratkan KPU. “Kalau mengacu pada syarat tersebut 1/1.000 maka kita pasang target hampir 10 ribu anggota,” jelasnya. (yan)
