MATARAM—Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H Muhammad Suruji mengatakan, lembaga pendidikan swasta hendaknya lebih terbuka dalam sistem dan pola pengelolaan lembaga pendidikan yang dikelola.
“Jangan sampai terkesan tertutup dan merugikan masyarakatdengan hanya bermodalkan badan hukum saja,” katanya, Senin (23/1).
Hal-hal urgen seperti guru dan siswa, jelasnya, kondisinya tidak begitu diperhatikan. Padahal tidak sedikit lembaga pendidikan swasta yang hanya memiliki kepala sekolah dan ketua yayasan saja.
Kondisi lembaga pendidikan seperti ini, jelasnya, menjadi kekhawatiran membangun dan mengembangkan pendidikan di NTB. Sementara permintaan bantuan dan sejenisnya terus bergulir, tapi pemanfaatannya masih sangat tidak maksimal.
"Sebaiknya lembaga pendidikan yang seperti ini ditutup saja," imbuhnya.
Pendidikan, jelasnya, menyangkut hajat hidup semua orang. Karena itu, sektor pendidikan disebutnya sangat berkaitan dengan semua pihak. Dengan demikian pendidikan adalah tanggung jawab bersama untuk dikembangkan, bukan justeru membangun lembaga pendidikan yang terkadang hanya mau dibantu pemerintah saja.
[postingan number=3 tag=”pendidikan”]
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dalam hal membangun kualitas. Apalagi berbicara pendidikan di sekolah swasta, pihak pengelola lembaga pendidikan tersebut harus kreatif dan mandiri. Jangan sampai hanya ingin di fasilitasi pemerintah, begitu juga dengan sekolah negeri harus lebih mandiri.
Ia lalu meminta lembaga pendidikan untuk memperluas kerjasama dan jaringan. Tujuannya, agar cakrawala dunia pendidikan tetap berjalan maksimal.
Suruji juga menantang pihak pengelola lembaga pendidikan swasta agar lebih terbuka dengan kondisi sekolahnya. Pengelola pendidikan diharap jujur ketika sekolah yang dipimpinnya mulai tidak bisa diselamatkan dari segi kuantitas siswa, fasilitas dan finansial. Dengan begitu, harus ada sikap agar sekolah yang bersangkutan dinon-aktifkan saja supaya tidak ada lagi lembaga pendidikan swasta yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, Sekertaris Forum Sekolah Swasta (FSS) Kota Mataram, Muhidin mengapresiasi ketegasan Dikbud NTB dalam memperhatikan perkembangan pendidikan di tataran sekolah swasta. Dirinya mengakui adanya sebagian sekolah swasta atau lembaga pendidikan swasta yang terkesan merugikan masyarakat dan hal ini tersebut harus ditindak tegas.
“Istilahnya sekolah yang bersangkutan harus mendapat hukuman. Namun harus sesuai dengan pengawasan yang dilakukan pihak dinas terkait perkembangan sekolah yang sudah tidak memungkinkan lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi sekolah swasta semacam itu kerap merusak eksistensi sekolah swasta yang berhasil eksis. Padahal, tidak sedikit sekolah swasta yang memiliki prestasi bagus dengan rekam jejak yang patut dibanggakan.
"Ya harus seperti itu, sekolah swasta yang kurang semangat harus dihukum," tutupnya (cr-rie)
