MATARAM – Lelang jabatan lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diminati banyak pejabat. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang sudah mencapai 33 orang sampai dengan tanggal 8 Februari, kemarin.
Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemprov NTB, H Fathurrahman menyampaikan, sampai saat ini sudah ada 33 pejabat yang telah mendaftarkan diri secara online. “Sudah banyak yang daftar, semua jabatan cukup banyak peminatnya,” ungkapnya kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (8/2).
[postingan number=3 tag=”jabatan”]
Dijabarkan, dari 33 pejabat yang telah mendaftar, untuk jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 4 orang. Jumlah ini tidak bertambah sejak pekan pertama dibukanya pendaftaran secara online oleh pansel.
Kemudian jabatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan cukup diminati, sudah tercatat 7 pejabat mendaftarkan diri. Berikutnya jabatan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP telah ada 5 pendaftar. “Ini kan baru sampai hari ini, saya pikir akan terus bertambah nantinya,” ujar Fathurahman.
Selanjutnya, jabatan Kepala Biro Organisasi sudah ada 7 pendaftar, jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 6 pendaftar. Sedangkan untuk jabatan terakhir yaitu Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur PHPP telah ada 4 pendaftar.
Menurut mantan Kepala Biro Kesra ini, dalam satu jabatan haruslah pendaftarnya lebih dari 3 orang atau minimal 4 orang. Apabila kurang dari 4 orang, maka masa pendaftaran akan diperpanjang lagi selama 3 hari. "Sekarang saja sudah lebih dari 3 orang, jadi pendaftaran akan kita tutup sampai tanggal 15 Februari," terannya.
Fathurrahman sendiri belum bisa menyampaikan nama-nama pejabat yang mendaftar. Mengingat, penentuan bisa menjadi peserta setelah pendaftar lulus seleksi administrasi. Selain itu, kerap kali banyak pejabat yang hanya mendaftar namun tidak menyerahkan berkas pendaftarannya.
Setelah pendaftaran, maka mulai tanggal 30 Januari sampai 17 Februari, berkas persyaratan administrasi harus dikumpulkan. Nantinya berkas tersebut akan diseleksi pada 18-20 Januari, kemudian tanggal 21 Februari diumumkan pendaftar yang lulus seleksi administrasi. “Tapi sampai sekarang belum ada yang serahkan berkas, kita tunggu saja,” imbuhnya.
Bagi pendaftar yang lulus, harus mengikuti tes kompetensi manajerial atau psikologi dari tanggal 22 sampai 28 Februari. Tahap berikutnya ada juga tes kompetensi bidang keahlian dari tanggal 1-10 Maret. " Penelusuran rekam jejak juga kita lakukan, kita akan libatkan Inspektorat," kata Fathurahman.
Untuk penetapan hasil seleksi, rencananya dilaksanakan pada pada tanggal 13-14 Maret. Setelah itu barulah hasilnya disampaikan ke gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian. “Masing-masing jabatan kita jaring tiga besar, nanti Pak Gubernur yang pilih diantara tiga itu,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD NTB, H Rumaksi yang membidangi pemerintahan mengingatkan, pansel harus menjadikan rekam jejak atau track record sebagai penilaian utama. “Tidak penting itu pendidikan tinggi, tidak penting itu gelar doktor. Yang paling utama adalah kapabilitasnya, kemampuannya atau rekam jejaknya selama ini,” ujar Rumaksi.
Rekam jejak harus dijadikan acuan karena lelang jabatan diadakan untuk mencari pejabat terbaik dari yang baik. Jangan sampai niat baik tidak menghasilkan hal yang baik. “Lepas semua kepentingan, jangan ada nepotisme,” katanya.
Pansel bisa melihat pejabat yang tepat dari jabatan sebelumnya. Institusi di bawah wewenangnya apakah ada kemajuan atau tidak. Mengingat, masyarakat NTB saat ini membutuhkan pejabat yang mampu membawa perubahan.
Tidak boleh dilupakan juga, jabatan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pejabat agar bisa maksimal. Sudah tidak saatnya lagi instansi pemerintah dipimpin oleh orang-orang bermental sempit, loyalis untuk mencari muka namun tidak becus bekerja. (zwr)
