PRAYA – Empat Anggota DPD RI Dapil NTB menilai sosok Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si mempunyai peluang besar sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB. Mengingat masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB periode 2018-2023 akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang.
Karena itu, jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo masa tugas Gubernur dan Wagub NTB berakhir, empat anggota Senator Dapil NTB berinisiatif dan bersepakat mencoba lebih awal untuk mengajukan rekomendasi dukungan terhadap Lalu Niqman Zahir, agar sedapat mungkin bisa menjabat sebagai Pj Gubernur NTB.
Bentuk konkret dukungan tersebut, dituangkan dalam surat rekomendasi berkop DPD RI Provinsi NTB, yang ditandatangani oleh empat anggota senator yakni, Evi Apita Maya, S.H., M.Kn.; Ir H Achmad Sukisman Azmy, M.Hum.; TGH Ibnu Halil, S.Ag., M.Pd.I; dan Drs HL Suhaimi Ismy.
Bahkan surat rekomendasi dukungan terhadap Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si sebagai Penjabat Gubernur NTB tertanggal 16 Agustus 2022 itu, telah dilayangkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Anggota DPD RI Dapil NTB, Drs HL Suhaimi Ismy saat dikonfirmasi perihal surat rekomendasi tersebut mengakui memang pihaknya berempat (anggota Senator Dapil NTB, Red) telah membuat surat rekomendasi Penjabat Gubernur NTB a.n Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si tertanggal 16 Agustus 2022 dan telah dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Suhaimi Ismy menilai sosok Lalu Niqman Zahir selama ini cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tupoksinya di Sekretariat Jenderal DPD RI. Sehingga, nantinya akan cakap juga melaksanakan tugasnya apabila diberi kepercayaan dan amanah oleh pemerintah pusat sebagai Pj Gubernur NTB.
“Sebagai eselon I (satu) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang telah dilalui dari jenjang yang paling rendah sebagai kepala bagian (Kabag), kemudian kepala biro (Karo), dan sekarang sebagai Deputi Bidang Administrasi DPD RI, tentu ini adalah penilaian atasan terhadap kemampuannya, baik dari segi intelektualitasnya maupun dari segi keterampilan penguasaannya terhadap bidang tugasnya,” kata Suhaimi Ismy.
Dengan prestasi-prestasi membanggakan yang telah ditorehkan oleh Lalu Niqman Zahir ini, lanjut Suhaimi Ismy, jika memang nanti pemerintah pusat memberikan kepercayaan sebagai Pj Gubernur NTB, diyakini akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin mengingat yang bersangkutan sudah sangat mumpuni.
“Saya melihat untuk di NTB ini, program-program yang sudah, sedang dan akan dijalankan oleh Gubernur NTB sekarang ini, itu tidak boleh berhenti atau tidak boleh terjadi stagnasi,” ujarnya.
Itu sebabnya, ia bersama tiga anggota Senator NTB lainnya bersepakat merekomendasikan Penjabat Gubernur NTB itu adalah putra daerah.
Kenapa putra daerah? Suhaimi Ismy menjelaskan, bahwa putra daerah itu setidak-tidaknya sudah sangat paham tentang apa, bagaimana kebutuhan, harapan daerah dan masyarakat NTB. Bahkan juga sudah sangat paham tentang watak, budaya dan kehidupan masyarakat NTB.
“Bukan berarti kita menolak kalaupun nanti ada dari luar NTB, tetapi kalau memungkinkan ya lebih baik putra daerah NTB,” jelasnya.
Sebab, Suhaimi Ismy khawatir apabila Pj Gubernur NTB itu nanti benar-benar dari luar NTB, walaupun mungkin dari kacamata pengambil keputusan di Jakarta sudah sangat mumpuni dari berbagai pengalaman dan dari segi intelektualitasnya, tetapi sebagai pendatang baru tentu akan memerlukan waktu agak lama untuk beradaptasi.
Tapi beda halnya kalau putra daerah itu sendiri, tidak perlu waktu untuk beradaptasi, mengingat sudah sangat menghayati dan memaklumi kebutuhan dari masyarakat NTB itu sendiri. Dan sangat tahu apa yang sudah, akan dan yang sedang dilaksanakan oleh Gubernur NTB saat ini agar tidak terjadi stagnan atau kemandekan, karena bisa langsung action.
Terkait surat rekomendasi yang sudah masuk ke pihak Mendagri itu, Suhaimi Ismy mengaku akan terus memantau dan mengawalnya. “Kami tidak sekadar seperti melempar batu, artinya mau batu kita kena atau tidak. Tetapi itu tetap kita monitor. Mungkin dari pihak Mendagri nanti ada butuh penjelasan-penjelasan, maka dengan sangat siap kami akan menyampaikan. Artinya kami tidak hanya sekadar tertulis melalui surat rekomendasi semata, tetapi kalau ada hal-hal yang perlu diperdalam lagi oleh Mendagri terhadap surat rekomendasi tersebut, maka kami sudah siap,” ungkapnya sembari berharap kepada Mendagri agar merespon surat rekomendasi yang telah diajukan tersebut.
Dan surat rekomendasi tersebut juga telah disampaikan tembusannya kepada Ketua DPD RI agar memberikan dukungan secara kelembagaan, mengingat rekomendasi ini menjadi bagian dari aspirasi masyarakat daerah yang harus disampaikan dan juga mendapat dukungan dari DPD RI. “Memang ada tembusan kepada Ketua DPD RI dan sudah mendapatkan respon,” ucapnya. (RL)
