MATARAM – Komisi IV DPRD Provinsi NTB angkat bicara soal banyaknya proyek mangkrak di Provinsi NTB. Proyek ini tak cuma dibangun pemprov tapi juga pemerintah kabupaten/kota.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Ruslan Turmuzi menyebut, proyek mangkrak ini dicurigai menimbulkan kerugian negara karena menggunakan uang daerah. Untuk itu, dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut kasus ini. Beberapa di antara proyek mangkrak yang dimaksud Ruslan seperti kolam renang di Kota Mataram.
Kata dia, proyek ini dibangun Pemkot Mataram dengan anggaran cukup besar. Begitu pula dengan proyek dermaga Telong-Elong Lombok Timur yang dibangun Pemprov NTB. Proyek itu juga mangkrak sampai sekarang tanpa pernah dilanjutkan kembali pembangunannya. ‘’Nilai proyek ini cukup besar. Untuk itu, kita harapkan KPK turun mengusut kasus proyek mangkrak ini,’’ pinta Ruslan.
Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Ruslan menyebut, dermaga Telong-Elong di Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur saat ini tidak difungsikan secara optimal. Padahal anggaran yang telah dihabiskan untuk pembangunan dermaga ini mencapai Rp 50 miliar. Anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTB sekitar Rp 14 miliar. Kemudian sebagian besar dananya dari pemerintah pusat. “Ini sangat merugikan daerah, harus diusut,” cetus Ruslan.
Politisi PDIP ini tak ingin uang rakyat sebanyak itu terbuang sia-sia apabila dermaga tidak dimanfaatkan dengan baik. Dermaga Telong Elong bangunannya bisa saja akan roboh karena minimnya pemeliharaan. Lampu-lampu juga telah rusak. Bahkan badan jembatan pelabuhan sudah mulai terkikis ombak karena setiap hari terkena hempasan gelombang laut.
Kondisi dermaga juga sangat memprihatinkan. Sekitar 6 tiang pancang dermaga juga belum tuntas diselesaikan. Namun dibiarkan mangkrak begitu saja, akibatnya terlihat jelas tiang tersebut belum dicor hingga saat ini. “Dermaga Telong-Elong telah dibangun sejak tahun 2007 pada masa Gubenur Serinata. Tapi kenapa tidak dilanjutkan sesuai perencanaan awal? Zaman TGB tidak dilanjutkan, sekarang Zul-Rohmi juga belum ada komitmen melanjutkan,” kata Ruslan.
Alih-alih melanjutkan proyek pemerintahan sebelumnya, yang ada justru banyak proyek baru. Malah banyak program atau proyek eksekutif bersifat politis yang merugikan daerah sekarang ini, merugikan rakyat. ‘’Saya berharap KPK tidak hanya menindak, tapi juga mencegah kebijakan yang merugikan daerah,” tutup Ruslan.
Radar Lombok meminta penjelasan Kepala Dinas Perhubungan, HL Bayu Windia terkait kelanjutan proyek dermaga Telong-Elong. Namun, Bayu belum memberikan penjelasan apapun. (zwr)
