MATARAM—Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB selaku pemegang saham pengendali, dan 10 kabupaten/kota lainnya di NTB, untuk melakukan konversi Bank NTB konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS), mendapatkan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB.
Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri mendukung sepenuhnya kebijakan pemegang saham untuk konversi Bank NTB jadi syariah. Hanya saja, yang perlu menjadi perhatian adalah memperkuat likuiditas permodalan dari Bank NTB.
“Masalah likuiditas ini harus diperhatikan dan dijaga. Kalau terjadi penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan berdampak terhadap likuiditas, dan akan membuat reputasi tidak baik,” kata Yusri, Rabu kemarin (5/4).
[postingan number=3 tag=”bank”]
Menurut Yusri, dalam berbagai tahapan konversi Bank NTB jadi Bank NTB syariah, menunjukkan cerminan awal yang baik, dan langkah apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Sehingga perjalanan konversi benar-benar dilalui tidak ada ganjalan sama sekali, dan bisa diterima oleh pasar secara luas.
Yusri memberikan tiga catatan dalam pelaksanaan konversi Bank NTB konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Pertama adalah bagaimana pengurus mempersiapkan mitigasi berbagai resiko yang timbul dari konversi.
Resiko ini menurut hemat Yusri, yang menjadi resiko bawaan dari dahulu adalah permasalahan likuiditas. Karena Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank NTB itu mayoritas dimiliki oleh pemerintah daerah dan korporasi. Sementara untuk ritel hanya 30 persen saja.
Bagaimana pengurus Bank NTB memiliki mitigasi resiko. Sangat tidak diharapkan ada pemindahan dana, ketika konversi dilakukan oleh pemilik dana, baik itu deposito maupun tabungan, dan lainnya. Karena itu, diperlukan strategi dan terobosan, bagaimana caranya menjaga hubungan dengan nasabah korporasi itu harus bertahan dan tetap menempatkan dananya di Bank NTB.
Untuk itu perlu dibangun komunikasi dan pendekatan kepada nasabah ritel dan korporasi di Bank NTB dari sekarang. Sehingga masalah-masalah likuiditas ini tetap terjaga.
Karena kalau terjadi penarikan dari nasabah ritel dan korporasi, ini bisa membuat DPK Bank NTB anjlok, dan tentunya berdampak terhadap likuiditas, sehingga bisa menyebabkan reputasi tidak baik.
Selain itu Lanjut Yusri, kedua adalah masalah peran Teknologi Informasi (TI) menjadi sangat penting. Peran dari kesiapan TI yang handal, akan bisa mengakomodasi dari seluruh kepentingan bagi masyarakat. Sangat riskan ketika sudah konversi, sementara TI di Bank NTB Syariah tidak didukung, maka akan berdampak riskan. “Tolong dipersiapkan dengan sebaik-sebaiknya masalah TI ini,” tegas Yusri.
Selanjutnya yang ketiga adalah masalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)Â menjadi sangat penting. Kompetensi yang benar-benar memahami tentang syariah, serta memahami tantangan kedepan. Harus survive dan tampil kuat didepan sebagai pendatang baru.
Menurut Yusri, kesiapan SDM yang handal untuk Bank NTB Syariah ini menjadi ujung tombak untuk mengenalkan syariah kepada masyarakat luas. Bagaimanapun juga, pengurus bisa menjaga kondisi tetap kondusif.
“Jangan sampai ada karyawan yang mbalelo, yang bisa memberikan isu buat gaduh. Bagi pemegang saham bisa menjalin komunikasi dengan pengurus juga semakin bagus,” ucap Yusri.
Yusri menambahkan, pertumbuhan aset perbankan syariah di NTB hingga Februari 2017 mencapai 7,56 persen. Sementara tahun 2016 lalu di bulan yang sama mencapai 8 peren. Sedangkan untuk share perbankan syariah, secara nasional di angka 5,18 persen. Artinya, share perkembangan syariah di NTB masih diatas nasional. Yang menunjukan potensi begitu besar dalam mengembangkan keuangan syariah di NTB. (luk)
