MATARAM – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB mencatatkan laba sebesar Rp29,5 miliar pada kinerja tahun buku 2023. Capaian laba sebesar Rp29,5 miliar itu diklaim telah melampaui target sebesar Rp29,4 miliar.
“Capaian laba BPR NTB pada kinerja 2023 telah melampaui target yang ditetapkan,” kata Direktur Utama PT BPR NTB, Ketut Sudarmana, Selasa (30/1).
Ketut membeberkan sejumlah capaian kinerja BPR NTB selama tahun 2023 lalu. Mulai dari posisi asset BPR NTB tembus Rp1,002 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Tabungan dan Deposito sebesar Rp680 miliar atau melampaui target sebesar Rp676 miliar. Untuk laba, targetnya sebesar Rp29,4 miliar, tercapai sebesar Rp29,5 miliar. Sementara kredit yang disalurkan sebesar Rp895 miliar kepada para pelaku usaha ekonomi produktif dan sektor-sektor produktif lainnya.
“Untuk rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih di atas 8 persen. Kami targetkan di 2024 ini bisa di bawah 5 persen,” ucapnya.
Ketut mengatakan dalam dua tahun terakhir BPR NTB terus melakukan pembenahan pasca merger atau penggabungan seluruh 8 BPR NTB milik pemerintah daerah di Provinsi NTB. Prospek BPR NTB kedepannya diyakini sangat bagus. Apalagi saat ini masih persiapan untuk menempati kantor pusat yang lebih refresentatif di eks Hotel Giri Putri depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram.
“Bank ini potensinya berkembang cukup besar, karena layanannya ada di dekat-dekat pasar langsung,” ujarnya.
Lebih lanjut Ketut mengatakan, BPR NTB didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat terutama dipedesaan, meningkatkan pemerataan kesempatan berusaha golongan ekonomi lemah atau pedagang kecil serta pedagang bakulan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas PT. BPR NTB (Perseroda) melakukan usaha meliputi, penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha ekonomi lemah / pengusaha kecil dan atau pedagang bakulan. Melakukan kerjasama antar BPR NTB dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
“BPR NTB menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (luk)
