GIRI MENANG – Puluhan orang atas nama KNPI Lombok Barat berdemo di kantor Bupati Lombok Barat kemarin. Mereka mengkritik program nikah masal yang akan dilaksanakan oleh Baznas Lobar melalui dana zakat yang dikumpulkan. Pendemo menuntut Ketua Baznas Lobar TGH. Taesir, mundur dari jabatannya karena dianggap tidak melaksanakan dana zakat sesuai peruntukan. Karena tuntutan ini, program nikah masal dibatalkan.
Rencananya program ini akan digelar 31 Mei mendatang. Alasan pembatalan sebagaimana disampaikan pihak Pemda, bukan karena demo, melainkan karena tidak ada pendaftar hingga batas waktu yang ditentukan.
Demo digelar oleh KNPI Lobar, Kamis (25/5). Pendemo mendesak bupati mencopot ketua Basnaz Lobar TGH. Taesir dari jabatannya dan membatalkan pelaksanaan nikah masal. Mereka menilai program tersebut hanya menghambur-hamburkan dana umat.
“Banyak masyarakat miskin yang lebih membutuhkan. Jadi menurut kami program nikah masal ini hanya buang-buang uang umat,” ungkap Sekretaris DPD KNPI Lobar, Haetami, dalam orasinya.
Pendemo tidak mendatangi kan tor Baznas di sekitar bundaran GMS Gerung. Mereka malah ke kantor bupati. Awalnya aksi berjalan tertib, namun berlanjut memanas karena pendemo memaksa masuk ke halaman lobi kantor bupati. masuk ke halaman kantor Bupati dengan cara melompati gerbang samping yang tertutup lalu membuka gerbang yang memang tak terkunci tersebut. Mereka akhirnya bisa masuk. Di dalam sempat terjadi keributan namun bisa diredam.
Orator lainnya, Asmuni, menyebut ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan zakat infaq dan shodaqah di Basnaz Lobar. Dia pun mendesak Pemkab Lobar melalui Inspektorat untuk melakukan audit. Baznas Lobar dianggap tidak mampu mendis tribusikan anggaran keumatan secara tepat.
Mereka ditemui oleh Sekda Lobar H. Ilham. Ilham mengatakan bahwa program nikah masal ini merupakan rencana kerja tahunan Baznas Lobar yang sudah disahkan oleh Baznas Pusat dan Baznas Provinsi NTB. “Saya pastikan bahwa program nikah masal ini dibatalkan, saya pastikan itu. Dan terkait adanya indikasi tendensi politik, saya juga pastikan tidak ada, karena ini merupakan program yang sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya. Namun karena ini tahun politik, kami merasa per sepsi yang muncul itu hal yang wajar,” tegasnya.
Kemudian terkait desakan agar Pemkab Lobar melakukan audit bagi Basnaz Lobar, Sekda Lobar itu mengatakan bahwa sebenarnya pihak auditor Pemkab Lobar sudah melakukannya. “Kalau ke depan ada diduga hal-hal yang menimbulkan masalah, maka bisa saja kita ajak pihak lain (APH) untuk melaksanakan audit. Kemudian terkait desakan mencopot atau memberhentikan,
sebenarnya ada syarat mereka diberhentikan, mereka (anggota Baznas) mempunyai perjanjian kerja selama 5 tahun. Kalau tidak ada merugikan keuangan, kami kira belum bisa kita wujudkan, namun kalau ada mereka melanggar, tentu itu bisa dilaksanakan,” tutupnya.
Setelah dapat penjelasan, pendemo bubar. Sementara itu ketua Baznas Lobar TGH. Taesir mengatakan bahwa pihaknya sudah mengambil kesimpulan untuk membatalkan program nikah masal tersebut. Menurutnya, pembatalan itu bukan lantaran desakan pendemo, melainkan karena tidak ada pendaftar.
“Sampai tadi malam belum ada satu pun pendaftar. Sehingga kita pastikan itu batal. Kita akan buat surat edaran dan memberi penjelasan ke masyarakat. Karena tak ada yg daftar, siapa yang kita nikahkan?” jelasnya. (ami)
