MATARAM–Kasus dugaan penyimpangan dana JKN Puskesmas Babakan, Kota Mataram dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.
Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol Kadek Adi Budi Astawa. “Ya, kasusnya naik ke penyidikan,” kata Kadek Adi, Selasa (14/9).
Dijelaskan, kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan karena unsur perbuatan melawan hukum semakin jelas. Yang mana itu berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan. Dugaannya dilihat dari laporan pengelolaan dana kapitasi. Ada indikasi fiktif.
Begitu juga dengan dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) yang muncul dari sejumlah item pengadaan barang. “Jadi modusnya muncul terkait dengan dugaan mark-up dan adanya laporan fiktif,” ucapnya.
Selepas ini pihaknya akan segera menentukan siapa yang bertanggung jawab. Namun sebelum itu perlu mendalami keterangan saksi-saksi. Beberapa saksi yang pernah dipanggil pada tahap penyelidikan itu bakal dipanggil kembali.
Beberapa saksi tersebut di antaranya 30 staf penerima insentif jasa pelayanan kesehatan, 7 tenaga kontrak, 23 saksi dari pihak rekanan, 1 saksi dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, 1 saksi dari BPJS Kesehatan Mataram dan yang lainnya. “Itu sudah kita agendakan,” ujarnya.
Selanjutnya Kepolisian juga telah meminta hasil audit kerugian negara kepada BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Prosesnya kata Kadek Adi kini sudah mulai jalan. “Tinggal kita tunggu hasil,” bebernya.
Untuk diketahui dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Untuk dana JKN Puskesmas Babakan yang diusut ini adalah tahun anggaran 2017-2019, nilainya sekitar Rp 3 miliar. Dana kapitasi bersumber dari BPJS Kesehatan ini digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sisanya untuk biaya operasional kesehatan. (der)
