MATARAM–Kian dekatnya suksesi pilkada NTB 2018 membuat kandidat yang akan bertarung meningkatkan penjajakan dengan partai politik. Partai Hanura salah satu parpol yang banyak dilirik kandidat.
"Beberapa kandidat sudah mendekati Hanura," kata Sekretaris DPD Partai Hanura NTB, Suharto, kepada Radar Lombok, Senin kemarin (17/10).
Suharto pun enggan membeberkan kandidat yang mulai mendekati Partai Hanura. Kandidat itu disebutnya tak jauh-jauh dari media massa yang selama ini banyak disebut bakal meramaikan bursa calon gubernur dan calon wakil gubernur.
"Tidak jauhlah yang disebut-sebut media massa," ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD NTB itu.
Dikatakan, Partai Hanura sangat terbuka bagi kandidat manapun yang mau berkomunikasi maupun menjajaki koalisi. Terlebih berkomunikasi maupun berbicara terkait dengan kondisi NTB kedepan.
Sehingga pihaknya sangat merespon kandidat yang ingin menyamakan persepsi maupun pandangan dengan Partai Hanura terkait kepemimpinan dan pembangunan NTB kedepan. "Tentu kita sangat terbuka bagi siapapun yang ingin berbicara terkait kepentingan daerah," tandas anggota DPRD NTB dapil Lombok Barat – KLU tersebut.
Meski demikian, dia mengatakan, Partai Hanura tidak latah dalam merespon dan memberikan dukungan kepada kandidat. Ini karena pilkada NTB relatif dianggap masih terlalu jauh.
Dikatakan, Partai Hanura tidak akan terburu-buru dalam memutuskan arah dukungan di pilkada NTB. "Dinamika politik terus kita cermati perkembangannya," imbuhnya.
Partai Hanura memiliki prosedur tetap (protap) di internal dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. Kandidat itu harus mendaftarkan diri dalam proses penjaringan secara resmi. Dilihat hasil survei untuk mengetahui tingkat elaktabilitas atau potensi kandidat tersebut dalam memenangkan pertarungan pilkada.
Itu menjadi acuan dan pertimbangan dari DPP, dalam memutuskan dan menetapkan kandidat didukung dan diusung Partai Hanura di pilkada NTB.
"Kita di daerah hanya memproses, keputusan akhir ada di DPP," terangnya.
Dikatakan, partai Hanura tidak menutup kemungkinan bakal mengusung kader sendiri baik di pilkada NTB maupun pilkada 3 kabupaten kota. Asalkan, kader tersebut memiliki persyaratan maupun kualifikasi yang sudah ditentukan terkait figur bakal diusung di pilkada.
Misalnya, memiliki tingkat elaktabilitas cukup tinggi sehingga ada potensi maupun kans menang di pilkada. "Prinsipnya, baik kader sendiri maupun luar kader sangat berpeluang diusung," pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat politik NTB, Dr Ahyar Fadli mengingatkan kepada parpol. Salah satu upaya untuk mencegah adanya politik transaksional dalam penentuan bakal calon kepala daerah dengan menggelar penjaringan secara terbuka, transparan, kredibel dan jujur.
Katanya, acap kali penjaringan calon kepala daerah oleh parpol sangat tertutup, tidak transparan, tidak sesuai kehendak kader maupun publik. Penjaringan di parpol terkesan hanya formalitas belaka dan hanya menjadi urusan dan kepentingan segelintir elit parpol.
Semua sangat tergantung dari selera elit parpol. Pendekatan pragmatisme elit lebih mengemuka ketimbang kapasitas, kompotensi, rekam jejak dari calon kepala daerah tersebut.
Akibatnya, parpol banyak mengusung calon kepala daerah bermasalah secara hukum, cacat moral dan bertentangan aspirasi kader dan publik. (yan)
