MATARAM — Meski pembangunan proyek kereta gantung Rinjani masih menjadi polemik ditengah masyarakat, bahkan hingga kini juga belum mengantongi Amdal. Namun pihak investor sendiri sudah berencana hendak melebarkan jalan sepanjang 7 kilometer di kawasan Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, yang merupakan lokasi pembangunan kereta gantung Rinjani.
“Ada dua usulan sebenarnya. Usulan pertama adalah peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, dan kedua pelebaran jalan dari pintu gerbang ke atas. Pilihannya pelebaran. Kita sudah melakukan survei dan desainnya sedang kita siapkan. Walaupun nanti pembangunan (pelebaran jalan) menjadi tanggungjawab investor,” kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah, Rabu kemarin (11/1).
Ridwan Syah menjelaskan, jalan yang akan dilebarkan nantinya minimal menjadi 6 meter sesuai kebutuhan dari pihak investor, yang pembangunannya dimulai dari Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah.
“Jadi kita akan bangun pelebaran jalan dari gerbang ke atas minimal lebarnya 6 meter, sesuai dengan kebutuhan mereka (investor). Cuma konsekwensinya ketika jalan dilebarkan enam meter, maka akan ada pembebasan lahan kiri dan kanan. Sekarang ini sedang berproses di kehutanan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan terkait dengan dukungan dari PU terhadap pembangunan infrastruktur guna mendukung pambangungan kareta kantung Rinjani yang akan dilakukan pihak investor, tentu sangat mendukung. “Jadi PU terkait dengan infrastruktur pastilah (dukung), belum nanti masalah air bersih, tapi sementara ini jalan dulu,” tegasnya.
Disinggung soal besaran anggaran yang nanti akan digelontorkan untuk pelabaran jalan sepanjang 7 kilometer tersebut? Kata Ridwan Syah, diperkirakan akan menelan biaya mencapai Rp 15 miliar.
Namun pihaknya kembali menegaskan bahwa anggaran tersebut, bukan berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, melainkan dari investor proyek kereta gantung Rinjani, yakni PT Indonesia Lombok Resort.
“Jadi rencananya nanti investor yang akan membiayai semuanya, bukan pemerintah daerah. Karena ini untuk kepentingan mereka (investor), dan jalan ini juga non status, bukan jalan provinsi atau kabupaten. Tapi jalan itu di areal menuju lokasi ke sana (pembangunan kereta gantung Rinjani) jalannya non status. Karena arealnya melewati hutan, jadi kewenangan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” kata mantan Asisten II Setda Provinsi NTB ini.
Ridwan Syah juga menegaskan, untuk standar jalan yang nanti akan dilebarkan sesuai dengan standar PUPR. “Jadi kami sudah desainkan sesuai standar PU. Kemudian nanti kami akan serahkan kepada investor. Terserah dia (investor) seperti apa akan membangunnya. Tetapi tetap dalam pengawasan kami, supaya memenuhi standar PU,” tegasnya.
Ia berharap pelebaran jalan yang nanti akan dilakukan investor di Karang Sidemen dapat terlaksana, bersamaan dengan pembangunan kereta gantung Rinjani. Sehingga ketika proyek pembangunan kereta gantung Rinjani selesai dibangun, maka infrastruktur jalan juga sudah siap. Mengingat rencana rampungnya pembangunan kereta gantung rinjani ditergetkan pada 2025 mendatang. “Jadi kita bantu untuk menyiapkan infrastrukturnya,” jelasnya.
Seperti diketahui, lokasi pembangunan proyek kereta gantung Rinjani berada di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB dan Pemda di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan proyek kereta gantung Rinjani akan dibangun oleh investor asal China melalui PT Indonesia Lombok Resort.
Total luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kereta gantung Rinjani tersebut, mencapai 500 hektar dengan panjang jalur kereta 9 sampai 10 kilometer, yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Total investasi untuk pembangunan kareta gantung Rinjani menelan anggaran mencapai Rp 2,2 triliun. (sal)
