GIRI MENANG-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengkritisi kinerja Pemkab Lobar dalam menurunkan angka kemiskinan serta dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Lobar.
Politisi PKS ini mengungkapkan, angka kemiskinan bukannya turun malah bertambah. Data yang tadinya 17,11 menjadi sebesar 17,38 persen. Kemudian rata-rata lama sekolah belum mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019, kendatipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik satu peringkat menjadi peringkat empat di NTB. Targetnya adalah 6,24 tahun, namun capaian saat ini malah 5,69 tahun. “Artinya rata-rata lama sekolah masih belum lulus SD. Inikan menjadi persoalan,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Lobar, Selasa (21/3).
[postingan number=3 tag=”lobar”]
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pusat Kajian Universitas Indonesia (UI) di empat desa yakni Kediri, Jagaraga Indah, Sekotong Barat dan Lembar Selatan, angka pernikahan dini umur 12-18 tahun sangat tinggi. “Kita harapkan ini menjadi perhatian. Karena banyak anak-anak kita yang putus sekolah ini dikarenakan pernikahan dini,” jelasnya.
Nurul Adha sendiri mengapresiasi peringkat nasional yang didapatkan Pemkab Lobar dalam transparansi anggaran. Namun diharapkan pula agar transparansi tersebut tidak hanya sekadar normatif mengikuti aturan yang ada. Namun bagaimana agar apa yang diprogramkan benar-benar bisa mengena kepada indikator di dalam RPJMD. “APBD kita cukup besar Rp 1,6 triliun. Saya harapkan lebih berfokus saja pada indikator yang ada,” jelasnya.
Kemudian jangan sampai lanjutnya ada kesan target yang ada saat ini dianggap terlalu tinggi. Ingat, target saat ini disusun bersama antara Pemkab Lobar dengan DPRD Lobar. “Ini target bersama, dan saya yakin bisa kita capai,” jelasnya.
Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sendiri angkat bicara khususnya berkaitan dengan angka rata-rata lama sekolah. Dijelaskannya, standar penilaian rata-rata lama sekolah memang menjadi problem, karena lansia juga ikut masuk menjadi pembagi menentukan angka rata-rata lama sekolah. Tentu sulit kalau memberikan lansia ijazah. “Jadi angka rata-rata lama sekolah ini tidak bisa mencerminkan majunya pendidikan di suatu daerah,” jelasnya.
Kalau mau membandingkan angka rata-rata lama sekolah di Lobar dengan daerah lain seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur, Lobar tentu lebih baik. Namun tentunya, persoalan ini harus ditindaklanjuti. Misalanya saja seperti pernikahan dini. Itu Pemkab Lobar bekerja sama dengan banyak pihak untuk meminimalisirnya. Seperti dengan LSM yang memang getol di bidang itu. Selanjutnya ada rencana juga untuk mensertifikasi tukang yang memiliki kemampuan yang mungkin lebih baik dari pada lulusan Sekolah Teknik Mesin (STM). Sertifikasi ini tengah dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berkaitan dengan regulasinya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lobar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar. (zul)
