MATARAM – Rencana pembangunan kereta gantung ke gunung Rinjani diyakini akan terealisasi. Pasalnya, investor asal China yang telah mengantongi izin prinsip itu, juga telah menyetor uang ke Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp 5 miliar.
Uang Rp 5 miliar yang disetor ke Pemerintah daerah (Pemda), sebagai bentuk keseriusan dan komitmen investor untuk membangun kereta gantung. “Komunikasi kita dengan investor tetap jalan kok. Wong dia sudah menaruh uang jaminan Rp 5 miliar,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarom kepada Radar Lombok, Kamis (5/11).
Menurut Mukarom, meski Pemprov NTB ramah investasi, namun juga cukup teliti dalam menghadapi investor. Itulah mengapa ada aturan uang jaminan atau iuran izin yang harus disetor ke daerah. “Itu sudah kita setor ke Bappenda, uang iuran izin wisata namanya. Itu sudah dibayar,” katanya.
Investor yang akan membangun kereta gantung, menggandeng PT Indonesia Lombok Resort (ILR). Kereta gantung rencananya akan dibangun dari kawasan taman hutan rakyat (Tahura) Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah, menuju bibir danau Segara Anak.
Setelah investor menyetor uang miliaran ke daerah, mereka berhak melakukan langkah-langkah berikutnya. Diantaranya menyusun feasibility study (FS) atau studi kelayakan, penyusunan analisis dampak lingkungan (Amdal), Detail Enginering Design (DED) dan lain-lain. “Izin prinsip kan sudah dikantongi juga untuk melakukan kajian,” ucap Mukarom.
Kereta gantung sepanjang 10 kilometer yang akan dibangun mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Mengingat, keberadaannya akan menjadi magnet untuk menarik kunjungan wisatawan ke NTB. Bahkan ditargetkan tahun 2020 ini sudah mulai proses pembangunan.
Persoalannya, pandemi Covid-19 menyerang dunia. Apalagi asal investor dan virus corona dari negara yang sama, China. Akibatnya, berbagai rencana terpaksa mundur. “Pemodal kan dari China, walaupun ada orangnya disini tapi teknisinya asal China. Mereka belum bisa keluar, sampai sekarang belum bisa kesini karena corona,” terangnya.
Pemprov NTB bisa memahami situasi dan kondisi yang dihadapi investor. Itulah mengapa, tidak dipersoalkan meski investor belum melakukan kajian hingga saat ini.
Pada dasarnya, Pemprov telah memberikan waktu selama satu tahun kepada investor untuk melakukan kajian. Namun waktu yang diberikan belum digunakan hingga saat ini. “Kemarin sudah diperpanjang setahun, sekarang dikasi lagi setahun untuk melakukan kajian. Kalau tidak juga, hangus uang Rp 5 miliar yang sudah disetor,” ujar Mukarom.
Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menurut Mukarom tidak ada kendala. Mengingat, lokasi pembangunan sudah sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Untuk Amdal yang belum, kalau RTRW sudah sesuai aturan. Karena lokasinya di blok pemanfaatan, lokasi sesuai. Untuk Amdal, tim mereka nanti datang, termasuk susun FS dan DED. Susun FS dan Amdal juga bisa bersamaan, tidak saling tunggu,” jelas Mukarom.
Apabila kereta gantung ke gunung Rinjani terealisasi, maka akan menjadi yang pertama di Indonesia. Mengingat, kereta gantung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Ancol Jakarta panjangnya hanya 1 kilometer saja.
Luas izin yang diberikan kepada investor mencapai 500 hektar. Namun yang akan digunakan hanya 10 persen atau 50 hektar saja. Sisanya investor bertanggung jawab menjaga kelestarian hutan yang berada di wilayah izinnya.
Meskipun sesuai dengan RTRW, namun investor tetap memiliki kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi tata ruang. “Berbagai dokumen seperti permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang dipersiapkan oleh perusahaan. Infonya setelah normal, mereka kembali ke NTB,” katanya.
Setelah mengurus izin kesesuaian tata ruang, perusahaan juga harus melakukan berbagai kajian sosial dan ekonomi. Kemudian kajian teknis serta lingkungan. “Investor juga nantinya menyusun desain teknis atau master plan pembangunan kereta gantung. Kemudian melakukan penataan batas areal dan pemetaan, dan menyusun Rencana Pengelolaan Wisata Jangka Panjang (RPWJP),” papar Mukarom.
Rencana pembangunan kereta gantung juga telah mendapat dukungan dari DPRD NTB. Mengingat, rencana tersebut dinilai sebuah terobosan untuk mempermudah wisatawan yang ingin melihat Gunung Rinjani dari dekat, namun tidak mampu secara fisik untuk mendaki. “Sepanjang itu baik dan untuk kemaslahatan ummat, kami mendukung program pembangunan kereta gantung. Kalau ada kereta gantung kan jadi membantu, terutama sekali bagi pengunjung atau wisatawan yang secara umur tidak mampu mendaki. Karena selama ini banyak yang ingin lihat Rinjani tapi tidak bisa,” ujarnya.
Isvie sendiri yakin, keberadaan kereta gantung akan memberikan dampak positif bagi Lombok dan NTB. Apabila dilihat dari perspektif untung rugi, maka akan lebih banyak manfaatnya. (zwr)
