MATARAM—Anggota PURT DPD RI dapil Provinsi NTB, Hj. Robiatul Adawiyah SE, melakukan kunjungan kerja melalui kegiatan monitoring dan supervisi di Kantor DPD RI di Mataram yang terletak di Jalan Airlangga No. 91 Punia, Jumat (21/10).
Dalam tahun 2016 ini, kegiatan tersebut merupakan kegiatan ketiga yang dilaksanakan oleh Hj Dewi (panggilan akrabnya, Red), setelah sebelumnya dilakukan juga monitoring dan supervisi pada bulan Februari dan Juli 2016 lalu.
Hj Dewi menjelaskan, kegiatan monitoring dan supervisi di Kantor Perwakilan DPD RI di daerah dilakukan oleh setiap Anggota PURT DPD RI di daerah pemilihannya masing-masing. “Kegiatan monitoring dan supervisi di kantor daerah ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan operasional kantor yang terjadi di kantor DPD RI di ibu kota provinsi. Jadi, dengan kegiatan ini, Anggota PURT pun bisa merekapitulasi kebutuhan kantor, termasuk dukungan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Dalam kegiatan monitoring dan supervisi, bebernya, dihadiri oleh para staf administrasi pendukung kantor daerah, petugas keamanan (security), serta petugas kebersihan (office boy). Hj Dewi juga memberikan pengarahan bahwa pentingnya memperhatikan aspek kebersihan, kerapian, dan keamanan kantor guna mendukung kenyamanan seluruh pihak dalam melaksanakan tugasnya di kantor.
Pada kesempatan itu, Hj Dewi mengemukakan, bahwa adanya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun 2016 berdampak pula pada penghematan anggaran bagi Lembaga DPD RI.
Kebijakan pemerintah sehubungan dengan penghematan anggaran bagi kementerian/lembaga berlaku juga bagi lembaga DPD RI. Sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan beberapa fasilitas kantor daerah. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Kantor Perwakilan DPD RI di Provinsi NTB saja, tetapi juga dihadapi oleh seluruh kantor perwakilan DPD RI di daerah yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, diharapkan para staf kantor daerah dapat tetap semangat dalam menjalankan tugasnya masing-masing.
Mencermati masih adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pembentukan kantor daerah, lanjutnya, pihaknya selaku anggota PURT DPD RI mendorong Sekretariat Jenderal DPD RI untuk meningkatkan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh kantor perwakilan DPD RI di daerah yang ada di Indonesia. “Yang paling penting adalah evaluasi terkait Pejabat Penanggungjawab/Kepala Kantor, kinerja staf/pegawai kantor, dan kebijakan pengelolaan keuangan untuk operasional kantor daerah,” Tegasnya. (yan/adv)
