MATARAM—Usai 3 bulan menggelar riset terhadap tingginya tingkat Golput atau kesalahan pencoblosan dalam pemilu Presiden 2014 lalu mengakibatkan banyak suara tidak sah. Sebagai tindak lanjut dari itu, KPU NTB bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Mataram menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas hasil Riset mengenai pola dan penyebab surat suara tidak sah pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014.
Salah satu anggota Tim Riset yakni, Dr Kadri memaparkan, riset mengambil sampel kabupaten/kota yang masuk kategori tertinggi surat suara tidak sah dan terendah yaitu di KPU Kabupaten Lombok Utara dan KPU Kota Bima. Terdapat 16 pola suara yang didapatkan dari hasil riset.
Diantaranya, terdapat tanda coblos pada kolom foto dua pasangan calon. Ada pula tanda coblos pada kolom nomor urut dua pasangan calon, terdapat tanda coblos pada kolom nama dua pasangan calon. Berikutnya, terdapat tanda coblos pada kolom nomor urut pasangan calon dan tanda coblos pada kolom nama pasangan calon yang lain. Terdapat Tanda coblos pada kolom foto pasangan calon dan tanda coblos pada kolom nama pasangan calon yang lain.
“Riset ini sudah dilaksanakan selama tiga bulan dan masih on going process (sedang berlangsung). Kami berharap ada masukan terhadap hasil penelitian ini agar dapat menjadi input dalam pengembangan strategi dan kebijakan bagi KPU dan penyelenggara Pemilu di Provinsi NTB untuk meningkatkan partipasi pemilih,” ujar dosen komunikasi IAIN Mataram itu, Sabtu (30/7) di kantor KPU NTB.
Rekomendasi sementara yang dihasilkan oleh Tim Peneliti LP2M IAIN Mataram dari pelaksaaan riset, yakni, reformulasi sistem penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Pada bagian yang lain dibutuhkan, penguatan SDM penyelenggara pemilu presiden, pentingnya pendidikan politik untuk pemilih dan menggagas sosialisasi pemilu presiden yang efektif.
Sementara itu, peneliti lainnya, Agus MSi, menyampaikan, perlu ada sosialisaai pemilih dengan sasaran berbasis kelompok desain usia. Praktis, sosialisasi tersebut bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
"Jadi sosialisasi disesuaikan dengan tingkat pemahaman pemilih berbasis usia," papar mantan komisioner KPUD NTB.
Ketua KPU NTB, Lalu Aksor Anshori mengatakan, dari identifikasi pihaknya tingkat suara tidak sah pada Pilpres 2019 sangat tinggi. Dengan tingginya tingkat suara tidak sah, memunculkan banyak pernyataan dari publik terkait hal itu.
Dengan ada hasil riset tersebut bisa menjadi solusi kedepan mencegah tingginya suara tidak sah pada pemilu 2019 mendatang. "Karena itu, sejak awal solusi terkait masalah ini," pungkasnya. (yan)
