MATARAM – Komisi V DPRD NTB melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait kasus mantan Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Lombok Utara, Sri Rabitah.
Kunker yang dilakukan beberapa hari lalu itu juga diterima langsung oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid. Turut hadir dalam kunker juga perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) NTB dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB. “Semua proses keberangkatan Sri Rabitah sesuai dengan perundang-undangan, tapi soal medical sebelum berangkat akan kita dalami,” ujar Kepala BP3TKI NTB, Mucharom Ashadi dalam jumpa pers yang dilaksanakan di kantor Disnakertrans NTB, Senin kemarin (20/3).
[postingan number=5 tag=”ginjal”]
Jumpa pers tersebut untuk menyampaikan semua data dan dokumen yang didapatkan di BNP2TKI. Sehingga menghadirkan juga Disnakertrans Kabupaten Lombok Barat dan Disnakertrans Lombok Utara. Pasalnya, kasus Sri Rabitah tidak lepas dari identitasnya yang berubah-ubah.
Pada tahun 2014, Sri Rabitah akan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Timur Tengah. Alamatnya tertulis tinggal di Desa Sesela, Lombok Barat. “Semua syarat-syarat sudah dipenuhi, baik itu KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun KK (Kartu Keluarga), tertulis dari Lombok Barat,” katanya.
Sri Rabitah kemudian mengikuti semua mekanisme yang ada, termasuk medical chek-up. Hasil pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat sudah didapatkan, hasilnya kondisi kesehatan Sri Rabitah dalam kondisi baik dan sehat.
Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada 9 Juli tahun 2014, sedangkan berangkat ke Qatar pada 18 Juli. Itu artinya, hanya beberapa waktu saja namun di Qatar Siti Aisyah sempat didiagnosa sakit batu ginjal sehingga dilakukan operasi. “Ini yang perlu kita dalami, seperti apa medicalnya dulu. Kok bisa dalam waktu cepat kondisinya berubah, kita akan periksa masalah ini,” ujar Mucharom.
Masalah berikutnya soal identitas Sri Rabitah yang pernah akan berangkat ke Singapura menjadi TKW pada tahun 2015. Alamat yang digunakan berbeda, yang tahun sebelumnya berasal dari Lombok Barat, ketika ingin ke Singapura malah identitasnya tinggal di Lombok Utara.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, yang hadir dalam jumpa pers tersebut menegaskan akan turun langsung ke Lombok Barat dan Lombok Utara. “Bagaimana bisa alamatnya berubah-ubah, ini harus ditelusuri secara serius,” katanya.
Hal inilah yang membuatnya semakin berkomitmen untuk membentuk tim investigasi. Apalagi, keberadaan Sri Rabitah di Qatar tidak dilaporkan ke KBRI Doha. Padahal, Sri Rabitah merupakan TKW resmi yang harus mendapatkan perlindungan dari Negara.
Tidak hanya itu saja, sampai detik ini hasil rekam medis saat operasi di Qatar juga belum diungkap ke publik. BP3TKI maupun BNP2TKI belum juga berhasil mendapatkan rekam medis tersebut. “Ini menjadi misteri, sebenarnya Sri Rabitah sakit apa. Kan hasil medical disini dia sehat, ini harus diungkap,” tegas Kasdiono.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans NTB, H Wildan menjamin PPTKIS yang memberangkatkan Sri Rabitah akan membiayai semua pengobatan. Tidak hanya itu, BNP2TKI juga telah berkomitmen untuk memberikan bantuan. “Intinya, hasil kunjungan ke BNP2TKI, tidak jauh berbeda dengan apa-apa yang saya sampaikan sebelumnya,” uajr Wildan. (zwr)
