MATARAM – Senator asal NTB, H Sukisman Azmy mendesak Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, saat ini angka kasus positif Covid-19 sudah semakin banyak.
Masalah utama saat ini, sebagian masyarakat tidak patuh terhadap imbauan pemerintah. Sikap tersebut juga sangat merugikan masyarakat lainnya yang selama ini sudah patuh. “Kita masih setengah-setengah berbuat. Bandara ditutup, pelabuhan ditutup, kenapa enggak sekalian PSBB,” ujar anggota DPD-RI daerah pemilihan (Dapil) NTB ini kepada Radar Lombok, Selasa (28/4).
Sukisman yakin, masalah Covid-19 bisa lebih cepat diatasi apabila PSBB diterapkan. Jangan sampai, kebijakan-kebijakan memutus rantai penyebaran Covid-19 terlambat diberlakukan. “Terlebih kondisi NTB sudah urutan ke-7 dan tiap hari bertambah penderitanya. Jika psbb serentak, maka lebih cepat Covid-19 teratasi,” kata mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB ini.
Adanya kebijakan penutupan bandara dan juga pelabuhan bagi penumpang, sudah sangat baik. Tinggal Pemprov NTB fokus kini di dalam daerah saja. “Masyarakat kita banyak yang tidak patuh. Meskipun sudah ditekan, jadi kesadaran serentak yang sulit. Kasihan yang serius, sementara banyak juga yang acuh tak acuh,” ucapnya.
Apabila Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah tidak berani atau merasa tidak mampu memberlakukan PSBB, Sukisman berharap kabupaten/kota yang aktif. Misalnya seperti Kota Mataram, seharusnya sudah memberlakukan PSBB.
Masalah lain yang menghantui saat ini, kata Sukisman, nasib para kepala desa kedepan. Pasalnya, sangat rentan terjerat kasus hukum. “Pemda NTB juga harus carikan kepala desa solusi. Mengingat BLT dari dana desa Rp 600.000 per KK. Sementara bantuan Pemda tingkat 1 dan 2 hanya Rp 250.000 dalam bentuk bingkisan. Agar tidak dobel, harus ada jalan keluar. Terlebih karyawan yang dirumahkan banyak dan TKI-TKW yang pulang ke NTB juga banyak. Belum lagi bantuan dari Menteri Sosial. Harus ada pegangan kepala desa supaya tidak terseret hukum,” sarannya.
Sementara itu, hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTB belum ada keinginan untuk menerapkan PSBB. Bahkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 yang digelar melalui media teleconference, Selasa (28/04), tidak ada disebut masalah PSBB.
Dalam Musrenbang tersebut, Gubernur memberikan sambutan dan menyampaikan arah kebijakan makro Provinsi NTB dalam penanganan Covid-19. “Kita telah mengikuti arahan Presiden. Yang menjadi perhatian adalah pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca-pandemi Covid-19,” ujarnya.
Selanjutnya, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap. Dalam hal ini Gubernur berharap dengan adanya industri ekstraktif seperti pertambangan, dengan adanya smelter dapat mempunyai nilai tambah yang tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat NTB.
Selain itu, sektor pariwisata, investasi serta peningkatan produktifitas sektor pertanian turut pula menjadi perhatian utama. “Tentu ada pengembangan sektor pariwisata, pengembangan sektor lahan dan permesinan berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas dan meng-upgrade kemampuan teknologi kita. Kemudian menjadikan NTB bersahabat dengan investasi untuk menyerap tenaga kerja dan membangun kerjasama pemerintah dengan badan usaha,” terangnya.
Kemudian berikutnya adalah menjaga stabilitas makro ekonomi dalam mengendalikan inflasi. “Yang terakhir memastikan adanya pembangunan inklusif serta sustainable development di NTB. Kita juga mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota, mendorong pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan kerja dan yang paling penting tentu saja menjaga kelestarian lingkungan kita,” ucap gubernur. (zwr)
