TANJUNG – Potensi unggulan kawasan wisata andalan Gili Matra Lombok Utara, ternyata tidak dibarengi dengan pengendalian lingkungan.
Hal ini terungkap dalam pertemuan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD-HNSI) Provinsi NTB bersama Bupati Lombok Utara, BKKPN, dan kepala SKPD, di aula sekretariat daerah, Rabu kemarin (14/3). Dalam pertemuan itu terungkap, keberadaan Gili Matra sebagai salah satu ladang pendapatan asli daerah (PAD) tidak dibarengi dengan penataan lingkungan. Pembangunan dan pemanfaatan pariwisata di daerah itu tidak diimbangi dengan pengendalian lingkungan. Jika dibiarkan begitu saja, maka antara tujuh sampai delapan tahun Gili Matra hanyalah sebuah monumen (kenangan) atas kesuksesannya. “Sebagai daerah pariwisata, Gili Matra juga menjadi daerah konservasi. Orang yang melihat ke Gili Matra akan melihat keindahan pantai dan terumbu karangnya. Kondisi sekarang ini terumbu karang yang ada di daerah tersebut kini sudah menurun. Penurunannya pun signifikan sehingga kita khawatir kalau dibiarkan dan tidak ada pengendalian bisa terjadi degradasi. Bisa jadi monumen (kenangan) nanti,” ungkapnya Ketua DPD-HNSI NTB Joko Subriyanto menjabarkan data presentase.
Perawatan terumbu karang dibutuhkan pengendalian lingkungan dengan memperhatikan beberapa kegiatan kepariwisataan. Di antaranya, keberadaan jasa transportasi, apakah masih bisa ditambah atau tidak. Karena jumlah jasa transportasi laut saat ini sudah sebanyak 408 unit. “Ini perlu dikendalikan, bukan moratorium. Apakah bisa ditambah atau tidak, berapa jumlah jasa tranporstasi yang diperboleh masih dilakukan pengkajian. Nanti akan dilihat berapa batas maksimumnya,” terangnya mantan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini.
Ia menerangkan, keberadaan kapal-kapal di sana sekarang semakin banyak. Ini harus dibatasi dan dikendalikan sehingga bisa dimonitor. Sebagai kawasan konservasi, Gili Matra sebenarnya sudah memiliki pembagian zonasi. Namun saat ini pembagian zonasi tersebut belum dipatuhi. “Termasuk juga kapal cepat dari luar ini perlu dipertimbangkan. Banyak yang berlabuh tidak pada tempat yang sudah disediakan tetapi di tempat yang mereka senangi. Zonasi-zonasi ini harus dimanfaatkan, tapi banyak tidak dipatuhi,” cetusnya.
Selain itu, yang perlu mendapatkan pengendalian dan diperhatikan masifnya pembangunan di wilayah tiga gili. Seperti pembangunan hotel maupun fasilitas lainnya. Kalau dibangun terus menerus tentu akan berimbas terhadap pulau kecil itu. Misalkan, satu hotel saja mempunyai enam ton sampah dan akan berimbas ke pantai. Karena banyak ikan di perairan itu memakan terumbu karang.
Kalau terumbu karang sudah tidak ada, maka ikan-ikan akan hilang. Untuk mengetahui berapa jumlah ambang batas pembangunan di sana, pihaknya perlu melakukan pertemuan lanjutan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dewan Riset Daerah guna menyatukan persepsi. Untuk menekan itu, perlu adanya pembatasan perizinan.
Diakui, Lombok Utara tengah gencar mengembangkan wisata. Tapi, ia menyarankan agar daerah ini harus mengembangkan daerah wisata yang berwawasan lingkungan. Intinya perlu pengendalian, sebelum Gili Matra menjadi kenangan. Untuk itu, daerah harus segera ambil langkah-langkah pengendalian, karena sesuai pengalaman dari pengawal wisata. “Jika dibiarkan, maka antara tujuh sampai sepuluh tahun Gili Matra akan musnah. Untuk itulah, kita berikan masukan kepada Pak Bupati,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan, persoalan yang ada di tiga gili masih dipandang dengan berbagai sudut pandang. “Sektor pariwisata tentu berbeda pandangan dengan sektor lingkungan. Maka perlu adanya pertemuan tindak lanjut untuk menyatukan sudut pandang berbeda ini menjadi satu kesimpulan,” katanya.
Menurut Najmul, penyelematan lingkungan memang sangat penting, tetapi mengembangkan pariwisata untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya juga penting. Sementara konsep masing-masing ini cukup berbeda. Jika melihat kunjungan wisatawan di tiga gili, ketersediaan kamar saja masih kekurangan. Dari kebutuhan ideal 6.000 kamar sekarang baru tersedia 2.400 kamar. ”Jika kita melihat ini dari pariwisata, kita butuh menambah kamar. Tetapi jika melihat pendapat dari teman-teman pemerhati lingkungan tidak perlu menambah kamar,” tandasnya. (flo)
