MATARAM — DPW Partai Gelora NTB mengkritik keras langkah PKS NTB yang telah mempublikasikan hasil tabulasi internal mereka terkait perolehan suara partai dan raihan kursi pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, yang digelar 14 Februari lalu.
Sebagaimana dirilis PKS NTB, dengan mengacu pada tabulasi internalnya, Partai Gelora dipastikan tidak memperoleh kursi DPR RI Dapil NTB, namun meraih satu kursi DPRD NTB dan 10 kursi DPRD kabupaten/kota. “Saya kira itu langkah yang tidak etis (publikasi tabulasi internal PKS NTB, red),” kata Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Fahrurrozi, kepada Radar Lombok, Kamis kemarin (22/2).
Dia berpandangan, dengan tabulasi internal yang dirilis ke publik tersebut, seolah-olah men-judge kepada publik bahwa perolehan suara Parpol dan raihan kursi sekian. Padahal, KPU adalah otoritas yang paling berwenang dalam mengumumkan perolehan suara partai dan raihan kursinya. “Jangan seolah-olah menjadi pemain sekaligus wasit, yang bisa mengatur pertandingan,” ucap mantan Ketua Bappilu DPW PKS NTB ini.
Menurutnya, apa yang dilakukan PKS NTB dengan publikasi hasil tabulasi internal itu bisa memicu kegaduhan ditingkat publik. Pasalnya, sangat terbuka kemungkinan nanti perolehan suara partai dan raihan kursi, berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. “Ini kan bisa memancing adanya kegaduhan, terutama para pendukung partai,” sesalnya.
Dia menilai apa yang dilakukan PKS tidak konsisten dan standar ganda. Disisi lain, PKS di pusat mengkritik sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat terkait perolehan suara Capres dan Cawapres.
Dia menyebut PKS bersikap seperti itu, lantaran Capres dan Cawapres yang diusung kalah di hasil hitung cepat (quick count). Namun di daerah, PKS justru mempublikasi hasil tabulasi internal terkait perolehan suara partai dan raihan kursi. Padahal, itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas dari KPU. “Ini kan tidak konsisten, dan standar ganda,” ucapnya.
Terkait perolehan kursi Partai Gelora di DPR RI Dapil NTB nihil, 1 kursi DPRD NTB dan 10 kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dirilis dari hasil tabulasi internal PKS. Oji, sapaan akrabnya, enggan berkomentar. Namun dia menegaskan Partai Gelora masih akan menunggu proses rekapitulasi yang sedang berlangsung di KPU, sehingga pihaknya tidak mau berspekulasi apapun terkait hal tersebut. “Kita tunggu saja keputusan resmi KPU,” lugasnya.
Senada, Anggota Komisi I Bidang Politik DPRD Provinsi NTB, Najamuddin Mustapha juga mengkritik sejumlah Parpol yang telah menyebarkan hasil tabulasi internal terkait Pileg kepada publik. Dia menyayangkan sikap yang ditunjukkan Parpol tersebut.
Menurutnya, Parpol tersebut telah melewati batas kewenangan. Dan dari sisi etika, dirinya berpandangan Parpol yang bersangkutan tak memiliki etika atau adab politik yang baik dengan sesama kontestan Pemilu.
Sebab itu, ia meminta Bawaslu untuk menindak tegas pihak-pihak yang telah menyebarluaskan tabulasi internal tersebut. “Boleh mereka pegang data, tapi kan untuk internal, jangan dipublikasikan. Partai seharusnya menahan diri. Ini kan membuat gaduh, psikologis orang terganggu. Makanya saya minta Bawaslu untuk tidak tegas Parpol yang begini. Harus ada ancaman, sanksi, bisa sampai diskualifikasi,” ujar Najamuddin.
Ia menduga kuat ada motif politis di balik disebarluaskannya data tabulasi internal Parpol soal hasil Pileg tersebut. Menurutnya, data tersebut dapat memantik reaksi publik yang negatif, dan bisa berdampak pada munculnya instabilitas dan keamanan daerah.
“Tidak baik cara seperti ini. Ini kan politis sekali. Bisa ribut para pendukung dan simpatisan di bawah. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, Bawaslu jangan hanya beri jawaban normatif,” tandasnya.
Dia memberikan contoh beredarnya hasil tabulasi internal salah satu partai yang menempatkan PDIP tak memperoleh satu pun kursi DPR RI dari dua Dapil yang ada di NTB. Menurutnya, spekulasi yang muncul akibat disebarluaskannya data tabulasi internal partai tersebut, potensi memunculkan keributan.
Parpol kata dia, semestinya berjalan di atas rel sebagai peserta Pemilu, dan tidak boleh bersikap sebagai lembaga yang menentukan siapa yang menang atau kalah. Untuk itu, pihaknya pun meminta PDIP untuk bersikap.
“Contoh ya, dari mana mereka tahu kalau PDIP itu keluar (tak kebagian kursi ke Senayan dari Dapil NTB, red). Ini kan tidak boleh. PDIP seharusnya keberatan, dan tidak boleh diam saja. Makanya Pak Rachmat (Ketua DPW PDIP NTB) harus bersikap. Ini kan sama artinya dia dikeluarkan dari gelanggang oleh orang yang tak punya otoritas, dan bukan oleh wasit (KPU). Sesama pemain jangan jadi wasit lah, merangkap mereka. Ini kan memicu kegaduhan,” tandasnya. (yan)
