GIRI MENANG-Fraksi PKS di DPRD Lombok Barat kecewa terhadap belum dianggarkannya gaji standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) bagi para tenaga honorer lingkup Pemkab Lobar. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lobar H. Wahid Syahril. Seharusnya katanya, Pemkab konsisten dengan kebijakan yang dibuat khususnya dalam menetapkan UMK. Dimana besaran UMK harus diikuti semua pihak baik itu oleh perusahaan swasta atau oleh Pemkab sendiri. Terapkan standar gaji UMK (UMK 2016 Rp 1,5 juta) pada tenaga honorer, bukan seperti saat ini yang hanya Rp 750 ribu per bulan, jauh dari kata layak. Padahal pekerjaan tenaga honorer tidak kalah dengan PNS. “Yang membuat regulasi kan pemerintah. Harusnya mereka lebih dahulu menerapkannya, baru meminta yang lain (perusahaan swasta) untuk mengikutinya,” jelasnya.
Wahid mengaku bahwa pihaknya sudah setahun lalu meminta untuk disesuaikan dengan UMK. Namun belum juga ada kejelasan penganggarannya. Dia pun khawatir nantinya sikap Pemkab yang tak mau menerapkan standar gaji UMK pada tenaga honorer malah dicontoh perusahaan swasta dalam memberikan gaji ke karyawannya. “Kami melihat Pemkab Lobar masih mampu untuk itu sesuai UMK. Jangan sampai menjadi contoh yang tidak baik bagi pihak swasta,” tambahnya.
Wahid pun menyarankan Pemkab juga melakukan penghematan di berbagai belanja. Dengan harapan bisa mengakomodir gaji standar UMK bagi para tenaga honorer.
Sebelumnya Sekda HM. Taufiq mengatakan belum pernah ada pembahasan dan perencanaan untuk menaikkan gaji tenaga honorer standar UMK. Diakuinya, relatif rendahnya gaji tenaga honorer ini memang terkadang menjadi teguran sejumlah pihak. “Tapi lagi-lagi kembali kepada kemampuan daerah nantinya, kemampuan fiskal kita. Sementara kita belum ada rencana menaikkan gaji tenaga honorer,” terangnya.
Akan tetapi lanjutnya, saat ini APBD 2017 belum final diketok. Apakah akan dimungkinkan naik atau tidak. “Tapi nanti kita lihat sebelum finalisasi APBD, apakah akan tetap atau bagaimana. Kita Masih belum ada rencana untuk itu,” tandasnya. (zul)
