MATARAM – Direktur Fitra provinsi NTB Ramli Ernanda menilai, rendah serapan keuangan APBD 2022 tidak terlepas dari buruk kualitas perencanaan APBD. “Ini penyakit lama yang belum ada jalan keluarnya,” katanya kepada Radar Lombok, Rabu (21/12).
Diungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir ini, kualitas perencanaan APBD yang dilakukan oleh Tim Penganggaran Alokasi Daerah (TPAD) relatif sangat buruk. Yakni, dalam penyusunan dan pembahasan KUA PPAS. Sehingga persoalan serapan keuangan rendah itu terus terulang kembali. “Gubernur harus mengevualuasi kinerja dari TPAD,” sarannya.
Sebetulnya menurutnya, Pemprov NTB sudah mengantisipasi ada kemungkinan serapan keuangan rendah dengan ada Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), yang langsung dibawah koordinasi dari Wakil Gubernur NTB. Namun belakangan, dalam beberapa tahun terakhir ini TEPRA tidak dijalankan lagi. Dengan aktifkan kembali TEPRA tersebut, maka akan bisa dipantau dan awasi realisasi serapan keuangan secara realtime. “Kita dorong agar TEPRA ini diaktifkan lagi,” jelasnya.
Dia berpandangan, dengan melihat sejumlah indikator dan instrumen, Sejumlah OPD tidak memiliki atensi yang serius bagi realisasi penyerapan anggaran tersebut. Padahal, lanjut dia, realisasi serapan keuangan itu punya daya ungkit dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Termasuk belanja daerah ini punya dampak besar untuk menekan ada inflasi. Mengingat, tantangan terbesar bagi pemerintah daerah (Pemda) bagaimana menekan dan mengurangi ada kesenjangan. Akibat ada rasio gini yang makin tinggi. “Serapan keuangan rendah menunjukkan kualitas belanja daerah yang menurun,” paparnya.
Dia juga melihat, ada realisasi serapan keuangan rendah, akibat banyak penempatan pejabat di OPD yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai. Pasalnya, realisasi serapan keuangan ada itu sebagai salah satu indikator dalam menilai kinerja dari pejabat OPD tersebut. “Banyak pejabat tidak punya kompetensi,” ungkapnya.
Dia juga menambahkan, rendah serapan keuangan itu juga imbas dari sering dilakukan mutase pejabat di OPD oleh Gubernur NTB. Sehingga pihaknya berharap, agar mutasi tidak terlalu sering dilakukan. Karena itu bisa berakibat pada rendah realisasi serapan anggaran, lantaran terlalu sering ganti ganti pejabat. “Jangan terlalu sering mutasi pejabat. Ini bisa berimbas ke realisasi serapan keuangan,” terangnya.
Lebih lanjut, diharapkan kedepan, agar persoalan serapan keuangan rendah itu tidak berulang, maka harus dikembangkan sistem monitoring yang dilakukan untuk memantau dan mengawasi secara realtime terhadap realisasi serapan keuangan. “Raport merah bagi pemprov terkait realisasi serapan keuangan ini,” pungkasnya. (yan)
