PRAYA – Proses pelaksanaan ujian nasional berstandar komputer (UNBK) dan ujian nasional berstandar pensil kertas (UNPK) tingkat SMA di Lombok Tengah dikeluhkan Dewan Pendidikan setempat.
Mereka menyesali tidak bisa memantau pelaksanaan UNBK dan UNPK karena kurangnya informasi dan komunikasi dari UPTD Dikmen dan Layanan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (LK-PLK) Lombok Tengah. ‘’Setelah pindah status dari kabupaten ke provinsi, kami dari dewan pendidikan malah kewalahan melakukan pemantauan di sejumlah sekolah dan madrasah, termasuk dalam UNBK dan UNPK,” sesal anggota Dewan Pendidikan Lombok Tengah, H Ambar, kemarin (11/4).
Meski demikian, lanjut Ambar, tanpa adanya koordinasi antara pihak Dikmen LK-PLK, pihaknya secara internal sudah melakukan rapat tertutup. Di mana Dewan Pendidikan tetap melakukan pemantauan meski tanpa permintaan atau kerja sama dengan UPTD Dikmen. “Kita tetap turun pantau UNBK dan UNPK meski tidak dilibatkan oleh UPTD Dikmen dan LK PLK,” sebutnya.
[postingan number=3 tag=”unbk”]
Alasannya, kata dia, karena pihaknya tetap terpanggil memantau sebagai salah satu tupoksi Dewan Pendidikan. Karena semua sekolah sebelumnya telah menjadi binaan Dewan Pendidikan. Sehingga pihaknya tetap merasa berkewajiban untuk turun memantau. ‘’Sebelum pengalihan status dari kabupaten ke provinsi, SMA tetap menjadi binaan kami sebelumnya. Untuk itu, kami tetap merasa punya kewajiban untuk memantau,’’ katanya.
Sementara ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Lombok Tengah, Kadian mengaku, kalau UPTD Dikmen LK PLK aktif turun melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah sekolah. “Tadi saya dapat informasi kalau UPTD Dikmen dan LK PLK sedang monitoring di SMAN I Jonggat, terus ke Darul Muhajirin, baru ke sejumlah sekolah di Lombok Tengah,’’ sebutnya.
Sejauh ini lanjutnya, dari sejumlah penyelenggara UNBK atau UNPK, belum ada laporan terkait keluhan, terkecuali di SMAN I Batukliang. Di mana Kepala SMAN I Batukliang sempat mengeluh, ada satu komputer yang tidak bisa konek internet. Namun setelah dilakukan perbaikan, akhirnya bisa normal. “Belum ada keluhan, hanya saja barusan kasek SMAN I Batukliang mengabarkan ada satu Komputer yang sempat tidak konek, namun itu sudah diperbaiki dan sudah bisa digunakan lagi,” bebernya.
Kepala SMAN 4 Praya ini menambahkan, di SMAN 4 Praya sendiri, jumlah siswa yang ikut UNBK tahun ini sebanyak 303 orang. Sedangkan terkait kelengkapan, SMAN 4 Praya malah kelebihan server dari kebutuhan. Di mana kebutuhan server sebanyak 3 buah dan 1 cadangan, sedangkan jumlah server yang dimiliki sebanyak 8 server.
Namun di sisi lain, pihaknya mengalami kekurangan komputer, di mana jumlah komputer sekolah sebanyak 55 unit. ‘’Sedangkan kebutuhan sebanyak 101 unit untuk mensiasati hal itu, pihaknya meminjam di SMAN 3 Praya sebanyak 20 buah, SMKN 1 Batukliang sebanyak 25 buah dan 20 laptop dari siswa,’’ bebernya.
Kepala UPTD Dikmen dan LK KLK Loteng H Lalu Basri MPd mengatakan, untuk hari pertama pihaknya sudah melakukan monev di tiga tempat. Yakni di SMAN I Jonggat, SMA dan MA Darul Muhajirin. “Di tiga lokasi yang sudah di tinjau, tidak ada masalah yang ditemukan, semuanya lancar-lancar saja,” akunya.
Selanjutnya persoalan komunikasi terputus, pihaknya menilai bahasa itu tidak tepat. Sebab pada hari Sabtu lalu sebanyak 4 orang anggota Dewan Pendidikan Loteng datang ke kantor. Di mana dalam pertemuan tersebut, membahas banyak hal termasuk kesuksesan UNBK dan UNPK.
Selanjutnya, terkait keterlibatan pemantauan dari dewan pendidikan, baginya itu tidak penting untuk dibahas. Yang terpenting adalah berapa data sekolah sebagai penyelenggara dan jumlah siswa. “Kami bukan tidak mau membahas masalah keterlibatan pemantauan Dewan Pendidikan selama UNBK dan UNPK berlangsung, sebab itu sudah diatur oleh kabupaten. Yang terpenting dibahas adalah berapa penyelenggara dan jumlah peserta ujian,” bebernya.
Dikatakan, anggaran keterlibtan pemantauan sangat minim dan itu dianggarkan dari APBN. Anggran tersebut diperuntukkan bagi 5 orang, di antaranya bupati, wakil bupati, sekda, sejumlah kabid di Dinas Pendidikan. “Kalau keterlibatan pemantauan itu ranah kabupaten. Jadi kami bekerja sesuai dengan aturan,” sebutnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Loteng Lalu Supriadi mengatakan, anggaran untuk operasional Dewan Pendidikan sudah dianggarkan Rp 150 juta per tahun. Anggaran tersebut diberikan guna memperlancar semua kegiatan yang menyangkut pendidikan di Loteng. “Jadi kami dari dewan sudah menganggarkan Rp 150 juta untuk operasional dan sosialisasi dewan pendidikan,” katanya.
Pihaknya mengharapkan, tidak ada keluhan dari Dewan Pendidikan dalam melaksanakan tugas mereka. Termasuk dalam UNBK ataupun UNPK, mereka harus ikut memantau tanpa menunggu adanya koordinasi dengan UPTD Dikmen dan LK KLK Loteng. “Jadi saya menilai kurang bijak jika Dewan Pendidikan kita, tidak ikut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan UNBK ataupun UNPK tanpa ada koordinasi silakan saja melaksanakan tugas mereka,” pintanya. (cr-ap)
