MATARAM—Kontestasi menuju pertarungan pilkada serentak 2018 kian hangat. Bakal calon kepala daerah bakal bertarung terus bergerilya, bermanuver dan bersosialisasi membangun opini mengatur strategi untuk meraih simpati dukungan publik. Namun, acap kali isu berbau SARA (Suku, Agama dan Ras) dimunculkan dalam untuk mencari simpati dan menjegal lawan politiknya.
Wakil Ketua DPD RI dapil Provinsi NTB, Farouk Muhammad, mengingatkan semua pihak bahwa penggunaan isu SARA sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Isu ini merusak dan menodai kehidupan berbangsa dan bernegara.
[postingan number=5 tag=”pilkada”]
“Penggunaan isu SARA sangat merugikan kebhinekaan kita bahkan memicu disintegrasi bangsa,” katanya, dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Lombok Barat, belum lama ini.
Menurutnya, semua pihaknya harus mengantisipasi menjauhi praktek-praktek berbau SARA dalam meraih kemenangan di Pilkada. Isu SARA harus dijauhi dan ditinggalkan bersama dalam berkompetisi dalam demokrasi di Pilkada NTB kedepan.
Dikatakan, penggunaan isu SARA sangat tidak menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik. Kemenangan di dalam Pilkada harus diraih secara bermartabat dan elegan. Juga, sebagai pendidikan politik mencerdaskan dan mencerahkan bagi masyarakat pemilih di NTB.
Katanya, isu SARA acap kali dihembuskan pihak-pihak tertentu dalam Pilkada sangat mengacam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara berasaskan Pancasila. Tak jarang isu semacam ini berakibat pada upaya mengumbar kebencian.
“Karena itu, 4 pilar kebangsaan harus dimantapkan dalam semua lini kehidupan sehingga keberagaman masyarakat dapat terjamin dengan baik,” tandas mantan Kapolda NTB tersebut.
Ia mengatakan, sebagai masyarakat Pancasilais, adalah individu dan kelompok yang menghargai perbedaan atau kebhinekaan sekaligus menjunjung tinggi keyakinan dan toleransi beragama yang dianut oleh para pemeluknya. Menurutnya, Indonesia umumnya dan khususnya NTB didiami banyak suku, ras, dan etnis beragam mutlak dijunjung tinggi toleransi dan menghargai ada keberagamaan.
Masyarakat pun sudah sangat dewasa menyikapi ada perbedaan dan keberagamaan tersebut. Karena itu, apa yang sudah terbangun dan terjalin baik di dalam keberagamaan, tidak boleh dirusak hanya untuk kepentingan politik jangka pendek.
“Disinilah perlu kita saling mengingatkan terkait hal ini,” imbuhnya.
Dasar negara dan konstitusi wajib dilaksanakan oleh para penyelenggara negara. Dalam hal ini membangun daerah, keterlibatan masyarakat harus dioptimalkan melalui saluran-saluran demokrasi yang ada seperti DPRD, media massa, dan mahasiswa. Karenanya, masyarakat yang agamis dan Pancasilais harus mengedepankan kebersamaan sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama dan ras.
Dengan kondisi itu, keharmonisan, tenggang rasa, kebersamaan, toleransi, harga menghargai dan berbagai sikap positif lainnya bisa tetap terjaga meski dalam kompetisi demokrasi di Pilkada berlangsung panas. “Setelah Pilkada usai, semua bersatu kembali membangun daerah,” pungkasnya. (yan)
