MATARAM — Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi telah menjalani evaluasi kinerja di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (20/12) kemarin. Lalu Gita dievaluasi setelah tiga bulan menjabat sebagai Pj Gubernur NTB.
Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim menyebut Lalu Gita dicecar sekitar 15 pertanyaan saat menjalani proses evaluasi kinerja di Kemendagri. Dalam evaluasi itu, Pj Gubenur diminta untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.
“15 kali (pertanyaan, red), dan pertanyaan lainnya juga berkembang. Karena satu pertanyaaan ada juga anak pertanyaan,” ungkap Ibnu Salim, saat dikonfirmasi, Rabu malam.
Dijelaskan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah seputar berbagai permasalahan yang ada di NTB. Seperti penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ektrem, termasuk juga langkah Pj Gubernur NTB untuk menjaga netralitas ASN, serta bagaimana menciptakan kondisi stabilitas daerah dan masyarakat yang aman dan kondusif menjelang pesta demokrasi Pilpres maupun Pilkada 2024.
“Inflasi kita terkendali sebesar 2,92 persen bulan November. Sesuai target nasional maupun RPJMD yaitu 3 plus minus 1 persen. Itu data inflasi yang disampaikan saat di Mendagri. Begitu juga dengan IPH NTB terendah secara nasional sebesar -1,54 persen minggu ke dua bulan Desember,” jelas Ibnu.
Tidak hanya itu, Lalu Gita juga diminta untuk memaparkan bagaimana langkah Pj Gubernur dalam 3 bulan pertama terkait kebijakan nasional melalui upaya dan terobosan lainnya. Dan tidak kalah penting juga terkait pelayanan publik, misalnya pelayaann bidang kesehatan dan perijinan. “Alhamdulillah, evaluasi berjalan efektif. Tidak ada masalah, dan semua program dilaksanakan sesuai arahan pemberi tugas (Kemendagri, red),” ujar Ibnu.
Ibnu mengungkapjan evaluasi terhadap kinerja Lalu Gita akan dilakukan Kemendagri tiap 3 bulan sekali, sampai akhir penugasannya sebagai Pj Gubernur NTB. Evaluasi ini adalah mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam penugasan Pj Kepala Daerah di seluruh Indoenesia, untuk melihat pencapaian kebijakan nasional.
“Itu urusan Presiden melalui Mendagri yang ditugaskan mengevaluasi. Yang penting Pj sudah melaksanakan semua arahan dan penugasan yang diperintahkan selaku Pj, dan juga diminta untuk terus mempertahankan situasi dan kondisi daerah yang sudah baik,” terangnya.
Ibnu tidak menjawab secara pasti kapan keputusan hasil evaluasi dari Kemendagri akan keluar. Tapi dia melihat evaluasi yang dilakukan Kemendagri ini menjadi salah satu indikator berlanjut atau tidaknya kepemimpinan Lalu Gita.
Selain mengajukan sejumlah pertanyaan, para evaluator dari Kemendagri disebutnya juga memberi saran dan masukan bagi penyempurnaan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan Lalu Gita dalam menjalankan amanah atau tugasnya sebagai Pj Gubernur NTB.
“Intinya, Pj diminta tetap mempertahankan kondisi yang sudah baik, sikon (kondisi) daerah yang aman, terus pantau netralitas, terus tingkatkan pelayanan dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” tegas Ibnu.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Hamdi sebelummya menyebut dalam evaluasi itu, Pj Gubernur harus mempresentasikan capaian kinerja, termasuk inovasi yang sudah dilakukan selama tiga bulan terakhir, dimana cakupannya termuat dalam 10 substansi, mulai dari aspek kesehatan, penurunan angka stunting, pelayanan publik, penekanan jumlah kemiskinan ekstrem, inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kondisi pengangguran, dan terakhir program unggulan.
“Pj Gubernur akan memaparkan capaian kinerja tiga bulan terakhir, khususnya pada aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tapi lebih fokus lagi akan dipresentasikan itu terkait dengan 10 poin,” jelasnya. (rat)
