MATARAM—Rapat paripurna masa persidangan I tahun Sidang 2020 DPRD Provinsi NTB, dengan agenda penyerahan rekomendasi perubahan nama Bandara Internasional Lombok yang selama ini menjadi polemik ditengah masyarakat, berjalan lancar, Rabu (29/1/2020).
Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD NTB itu, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, didampingi Wakil Ketua, Mori Hanafi, H. Muzihir dan Abdul Hadi, serta dihadiri oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, dan seluruh anggota DPRD NTB, OPD lingkup Pemprov NTB, serta unsur Forkopimda.
Berdasarkan surat yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, Nomor 009.1/119/DPRD/2020, menjelaskan bahwa surat dari Gubernur NTB Nomor: 550/375/Dishub/2019 tanggal 5 November 2019 lalu, tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1421 Tahun 2018, yang memohon kepada DPRD NTB untuk memberikan rekomendasi atau dukungan perubahan.
Rekomendasi yang dikeluarkan atas perubahan nama Bandara, kata H. Muzihir, tentu melalui proses panjang yang dilakukan oleh anggota DPRD NTB, mulai dari hasi rapat pimpinan dewan, pimpinan fraksi-fraksi dan komisi-komisi, dengan melihat pertimbangan kondisi yang selama ini terjadi.
“Berdasarkan rapat pimpinan, pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan komisi-komisi DPRD NTB, menyepakati rekomendasi DPRD tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1421 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, untuk melaksanakan Diktum kedua keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 1421 Tahun 2018,” ungkapnya.
Ada beberapa poin penting yang termuat dalam surat rekomendasi pergantian nama Bandara, seperti poin pertama memberikan persetujuan kepada Gubernur NTB untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1421 Tahun 2018 tentang Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB.
Kemudian poin kedua, melakukan sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan tersebut secara persuasif, dan mengedepankan pendekatan kearifan budaya lokal dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di sekitar Bandara dan di Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya. Poin ketiga, mengedepankan kepentingan masyarakat bangsa, negara dan daerah. Dan poin keempat, mencegah terjadinya tindakan anarkis dari sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.
Selanjutnya poin kelima yakni melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, PT. Angkasa Pura I, Maskapai Penerbangan, tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, sehingga dapat berjalan dengan baik. Poin ke enam, pemerintah daerah perlu menjaga kondusifitas daerah di sekitar Bandara khususnya, dan di Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Apalagi di Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi lokasi untuk kegiatan-kegiatan Nasional maupun Internasional, sehingga memerlukan suasana yang aman, damai, tentram dan kondusif.
Sementara dalam sambutannya, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan sangat bersyukur atas apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD NTB dalam polemik pergantian nama Bandara, yang selama ini selalu menuai pro dan kontra.
“Hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi bersama, mengikuti agenda rapat paripurna, tentang rekomendasi pelaksanaan perubahan nama Bandara Internasional Lombok. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, Wakil Ketua DPRD telah membacakan rekomendasi terkait perubahan nama Bandara kita,” ucap Gubernur.
Menurut Bang Zul, panggilan akrab Gubernur NTB, pergantian nama Bandara atas dasar bersama, bahwa lahirnya rekomendasi ini merupakan hasil dari usulan dan aspirasi masyarakat. Dengan keputusan dan pertimbangan bijaksana dari pimpinan dan anggota DPRD, maka lahirlah rekomendasi perubahan nama Bandara ini. “Bandara Internasional yang kita miliki adalah sebuah ikon infrastruktur monumental yang berhasil kita wujudkan dari mimpi yang sangat panjang,” ucapnya.
Sebelum berdirinya, sebut Bang Zul, pada saat itu semua memiliki mimpi dan harapan yang sama. “Semua membayangkan jika seandainya kita benar-benar memiliki Bandara Internasional, bagaimana kemudian struktur ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan berkembang. Bagaimana kemudian peta aksesibilitas perhubungan di NTB bisa meluas, mulai dari Sape ke Ampenan, hingga tamu-tamu internasional berdatangan. Dan bagaimana laju dan wajah pembangunan di masa depan. Semuanya pada saat itu memiliki cita dan harapan yang sama,” ujar Gubernur seraya mensyukurinya.
Kini, sambungnya, jika melihat bagaimana semua menjadi kenyataan. Maka semangat dan kebersamaan yang melebur dalam kohesifitas pembangunan berhasil mewujudkan mimpi bersama itu. Apalagi kalau melihat bagaimana Mandalika sekarang. Bagaimana koneksi perhubungan regional dan internasional terbuka luas, serta bagaimana wajah infrastruktur dan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota se-NTB.
“Kesemuanya ini kita bisa pastikan adalah anugerah Allah SWT. Kemudian berkat semangat dan kerja bersama, serta rasa persaudaraan sebagai satu entitas masyarakat NTB,” terangnya.
Bang Zul juga mengajak semua pihak agar bisa menjaga pembangunan yang sudah ada di NTB. Sebab, NTB adalah milik dan rumah untuk bersama. Apa saja yang membawa kebanggaan untuk nama NTB tercinta, adalah kebanggaan bersama. Apapun, siapapun dan dimanapun dia berada.
“Zohri dari Lombok Utara, namun kita semua bangga memilikinya. Mandalika di Lombok Tengah dan kita semua pun akan terus mendukung pengembangannya. Begitu juga dengan seluruh hal yang menjadi ikon, keunikan dan tokoh-tokoh yang membawa kebaikan dan nama baik NTB adalah menjadi bagian dari kita, dan kebanggaan kita sebagai warga NTB,” tutup orang nomor satu di NTB ini. (sal)
