MATARAM — Pihak DPP PDIP telah memberikan surat tugas kepada pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan HW Musyaifirin (Rohmi-Firin) untuk maju pada kontestasi Pilkada NTB 2024.
Penyerahan surat tugas itu dilakukan dua pengurus DPP PDUP Bidang Pemenangan Pilkada, yakni, Nusyirwan Soejono dan I Made Urip. Surat tugas diterima oleh Bacawagub dari PDIP, HW Musyaifirin, di Kantor DPD PDIP NTB, Sabtu (23/6) lalu, dalam rapat pleno diperluas yang hadiri DPC kabupaten dan kota.
Terkait hal tersebut, Sekretaris DPD PDIP NTB, Hakam Ali Niazi menegaskan bahwa pemberian surat tugas pada pasangan calon (Paslon) Rohmi-Firin sebagai Bacagub dan Bacawagub NTB, agar mereka bisa lebih fokus untuk menyapa seluruh lapisan masyarakat, hingga para tokoh agama dan tokoh masyakarat di semua wilayah di Provinsi NTB.
“Yang pasti, untuk Provinsi NTB yang baru dapat surat tugas dari DPP adalah Paslon Rohmi-Firin. Untuk Paslon lainnya di 10 kabupaten/kota masih sedang berproses,” kata Hakam, kemarin.
Dia mengatakan, rapat DPD PDIP NTB yang diperluas dengan dihadiri 10 Ketua DPC dan Sekretaris, serta dihadiri langsung oleh pengurus DPP, adalah dalam rangka mendengarkan laporan dan paparan para Ketua DPC PDIP di NTB terkait progres kinerja mereka dalam rangka menyerap aspirasi, dan siapa-siapa saja figur yang sudah mendaftar di masing-masing DPC kabupaten/kota di NTB.
“Laporan dari DPC itu menjadi bahan DPP untuk memutuskan siapa figur terbaik yang akan diusung di Pilkada Serentak 2024,” ujar Hakam.
Diungkapkan Hakam, bahwa DPP PDIP memberikan ruang pada semua DPC kabupaten/kota di NTB untuk membangun komunikasi dan kerjasama politik dengan Parpol yang dianggap memiliki visi yang sama untuk memajukan daerahnya.
Selanjutnya, kata Hakam, jika ada figur potensial yang bisa sejalan dengan semangat PDIP untuk menyejahterakan masyarakat dan pro ke wong cilik, tentu partai akan memberikan sinyal untuk memberikan surat tugas hingga berlanjut ke SK rekomendasi usungan partai.
Sebab itu, penjajakan dengan Parpol lainnya untuk menjalin koalisi juga terus dilakukan. “PDIP siap bekerjasama dengan Parpol dan figur calon kepala daerah yang siap berkerja ikhlas membangun dan menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Disinggung kapan surat tugas akan dikeluarkan DPP PDIP untuk 10 kabupaten/kota di NTB? Dia mengaku belum bisa memastikan kapan surat tugas dari DPP PDIP diterbitkan untuk 10 kabupaten dan kota di NTB. Pasalnya, itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas dari DPP PDIP.
Karena itu, pihaknya di daerah hanya bersifat menunggu saja. “Tentunya DPP (PDIP) sebelum memutuskan dalam rapat pleno, juga akan mempertimbangkan banyak aspek, salah satunya adalah hasil survei,” lugasnya. (yan)
